Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII, Birendrajana (tengah)

Masih tingginya potensi banjir di swejumlah wilayah Sumatera Selatan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk menghentikan sementara pembangunan pemukiman di wilayah pinggiran sungai.

Kepala BBWSS VIII, Birendrajana, mengungkapkan, bencana banjir di Empat Lawang dan Pagaralam akhir April 2019 merupakan salah satu contoh pemanfaatan daerah pinggiran sungai (sempadan) yang tidak sesuai fungsi. Hal yang sama juga ditemui dihampir seluruh daerah di Sumatera Selatan.

Biren mengatakan, dengan wilayah yang sebagian besar dialiri sungai maka potensi banjir di Sumsel tidak bisa dihindari terutama saat curah hujan tinggi dalam waktu lama atau banjir musiman. Terkait hal itu dirinya menilai perlunya langkah nyata untuk menempatkan kembali sempadan kepada fungsi awalnya agar dampak banjir tidak semakin parah.

“Untuk sempadan sungai seharusnya diberlakukan status quo, tidak boleh ada peningkatan atau pendirian bangunan baru. Dalam ketentuannya, sempadan hanya dibatasi untuk bangunan dan fasilitas tertentu seperti prasarana sumber daya air, dermaga, jembatan dan utilitas seperti pipa gas, jaringan telekomunikasi atau listrik,” ujar Birendrajana kepada wartawan di Palembang, Selasa (/5/1019).

Disisilain, penggunaan sempadan untuk pemukiman juga menjadi kendala pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian banjir. Sejumlah proyek pembangunan pun kerap terbentur masalah lahan disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah menjadi tempat tinggal warga.

“Untuk melakukan pelebaran misalnya, kami butuh lahan tapi kenyataannya saat ini disepanjang sempadan audah diokupasi. Nah, kami berharap Pemda juga dapat memahami kondisi ini,” beber Biren.

Diakui Biren, untuk melakukan status quo di daerah sempadan sungai memang tidak mudah karena kultur dari masyarakat Sumatera Selatan yang memang sejak dahulu yang memilih untuk hidup dekat sungai. Meski demikian, hal itu dianggap bukan sesuatu yang tidak mungkin.

“Perlu ada pendekatan dari Pemda setempat kepada warga. Bentuknya seperti apa, itu yang harus dikaji lebih dalam,” pungkasnya. (adi)