Konflik Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo Segera Diatasi

64 views

Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mohammad Mazid didampingi Kepala BBWSS VIII, Birendrajana,

Divianews.com | Palembang — Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII melakukan rapat koordinasi permasalahan Daerah Irigasi (DI) Kelingi Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau Prov. Sumsel, Selasa (7/5/2019) yang membahas mengenai daerah irigasi Kelingi Tugumulyo di mana daerah irigasi tersebut memiliki areal lebih kurang 10000 hektar sebagai kewenangan pusat yang sangat strategis dalam mendukung program ketahanan pangan.

Rapat tersebut membahas mengenai problem sosial daerah irigasi, ada konflik kepentingan, konflik penerima manfaat daripada air irigasi di daerah irigasi Kelingi Tgumulyo tersebut, dimana antara petani sawah dan petani kolam ikan problem berkepanjangan.

Mohammad Mazid, Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, selasa (07/05/2019) menyampaikan, akibat tidak ada sinkronisasi pemanfaatan air tersebut memberikan indikasi terutamanya adalah daerah layanan irigasi yang memberikan dampak yaitu kekeringan pada setiap musim lebih kurang 3000 hektar, sehingga perlu diselesaikan secara bersama.

“Memang problem ini sudah sedemikian lama sehingga kita sangat membutuhkan dukungan dan pemahaman dari para pihak terutama dari pemilik kolam ikan, kemudian petani sawah yang harus dilayani harus ada kesepakatan komprehensif secara social, sebetulnya harus seperti apa, ketika solusi komprehensif sosial ini bisa kita peroleh maka akan kami tindak lanjuti dengan solusi teknis, kita akan melakukan penyiapan desain teknis pada daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo itu dengan harapan segera kita lakukan kegiatan rehabilitasi jaringan daerah irigasi tersebut,” jelas Mohammad Mazid

Lebih lanjut ia menegaskan, pada dasarnya pemerintah harus bersikap adil di dalam melayani kepentingan masyaraka, dalam pelayanan masyarakat sudah barang tentu harus memenuhi aturan aturan yang ada dari mulai kesepakatan tentang Pulau operasi yang dijalankan oleh Balai yang disesuaikan dengan ketersediaan air dan sebagainya terutama adalah menyangkut tentang masa tanam dari masing-masing jenis pemanfaatan itu.

“Kita butuh sinkronisasi karena ketika semuanya paradoksal artinya itu berlawanan antar satu kepentingan dengan yang lain ini kan akan sulit di dalam pengelolaan. Jadi pada prinsipnya inilah merupakan momen untuk kita bahas bersama permasalahan tersebut,” tambahknya

Untuk solusi teknis sekarang sedang berproses, pihak Balai sedang menyiapkan desain yang akan ditindaklanjuti untuk kegiatan rehab konstruksi pada daerah irigasi Kelingi Tugumulyo, lalu untuk sampai pada tahap desain Paripurna ini kan butuh masalah sosial itu selesai, karena itu menyangkut menyangkut berapa air yang harus diberikan oleh mereka, berapa luasan layanan yang akan dilayani oleh jaringan tersebut.

“ Nah pada forum Inilah kita mencoba membahas penyelesaian penyelesaian tersebut dengan melibatkan para pihak diantaranya adalah aparat keamanan karena banyak hal yang disampaikan adalah butuhnya dari sisi penegakan hukum dengan sesuai dengan kaidah regulasi yang ada.” Tambahnya lagi

Lebih lanjut ditegaskannya lagi pada rapat ini juga diundang dari Kementerain Kelautan dan Perikanan, karena bagaimanapun mereka adalah instansi Kementerian teknis yang perlu melakukan pembinaan terutama di dalam mencari solusi solusi yang ada di lapangan untuk bersinergi antar Kementerian itu dengan kementerian PU PR, Kementerian Pertanian dan kementerian KKP.

Ditempat yang sama Kepala BBWSS VIII, Birendrajana, secara khusus mendukung spenuhnya dengan apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, dan berharap semua dapat berjalan sesuai rencana, sehingga apa yang selama ini menjadi prblem dapat teratasi dengan baik.

Sementara itu Danrem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono usai mengikuti rapat menyampaikan, apabila masih ada permasalahan seperti ini, maka pihakTNI akan membantu, kedepan akan diadakan pendampingan kepada petugas, dan TNI akan panggil seluru kelompok tani untuk duduk bersama membahas solusi konflik ini.

“Intinya apabilah ada permasalahan sosial seperti ini TNI akan dampingi untuk menyelesaikan permasalahan konflik seperti ini, dan nantinya akan kita adakan langkah-langkah yang terbaik untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan kedepan akan kita adakan langkah yang tebaik agar permasalahan ini cepat teratasi”, terang Danrem. (adi)

Posting Terkait