Pemerintah Bentuk Tim Pengkaji Ucapan, BPN Keberatan

7 views

Menko Polhukam Wiranto.

Divianews.com | Jakarta – Rencana pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu menuai kritik. Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan dengan rencana itu.

Rencana pembentukan tim itu disampaikan Menko Polhukam Wiranto usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri. Menurutnya, tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.

“Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin Rakortas tentang ‘Permasalahan Hukum Pascapemilu’ di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini, ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.

“Dan tim ini lengkap, dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas, sudah saya undang, sudah saya bicarakan,” lanjutnya.

Wiranto menegaskan Indonesia adalah negara yang sah. Ia tidak akan membiarkan negara ini terpecah akibat pemikiran yang memprovokasi massa.

“Dan sama apa yang kita pikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah,” kata Wiranto.

Dia juga mencontohkan beberapa kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Menurutnya siapapun yang melanggar hukum akan diganjar dengan sanksi yang setimpal dan akan ditindak tegas.

“Bahkan cercaan, makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun ini. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas,” tuturnya. (red)

Posting Terkait