Kemen PUPR Dorong Sinergi Percepat Sertifikasi TK Konstruksi

81 views

Kegiatan Construction Services Week (CSW) 2019 ‘Sinergi Membangun Jasa Konstruksi’ di Palembang, Selasa (2/7/2019).

Divianews.com | Palembang — Perkuat sinergi dalam memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi, Kementerian PUPR mendorong Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan sertifikasi, menyusul rendahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat saat ini.

Diketahui dari data yang ada saat ini, dari sekitar 8 juta tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia baru sekitar 9 persen yang mengantongi sertifikasi profesi.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengungkapkan, rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi tidak berarti tenaga kerja tidak terampil, hanya saja pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi yang masih minim.

Ditambahkan Syarif, Pemerintah melakukan upaya percepatan untuk mengatasi minimnya jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi sekaligus tetap memastikan kualitas para pemegang sertifikasi dengan melalui tahapan-tahapan yang ditentukan.

“Percepatan ini dapat terjadi karena semua bersinergi Baik Pemda dan BUMN menganggarkan (dana sertifikasi-red) sehingga jumlah dana yang tadinya merupakan hambatan tidak ada lagi,” ujar Syarif usai membuka secara resmi Construction Services Week (CSW) 2019 ‘Sinergi Membangun Jasa Konstruksi’ di Palembang, Selasa (2/7/2019).

Menurut Syarif, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi yang pada tahun lalu berjumlah 40.000 orang meningkat menjadi lebih dari 100.000 orang pada tahun ini dan ditargetkan jumlahnya dapat mencapai 212.000 pada akhir tahun 2019.

“Sinergi ini kami harapkan dapat terus ditingkatkan, Saya lihat pihak swasta juga sudah mulai berkontribusi seperti pabrik semen yang menganggarkan dananya untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Ini sangat membantu upaya percepatan,” tandasnya.

Untuk memenuhi kebututuhan tersebut, Syarif juga mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang jasa konstruksi. Sumatera Selatan termasuk salah satu dari lima Pemerintah Provinsi yang belum memiliki OPD jasa kostruksi. Pembentukan OPD di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pekerja jasa konstruksi bersertifikasi secara nasional.

“Kita dalam hal ini Mendagri juga sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur untuk membentuk OPD dan Gubernur yang akan mendorong Bupati/Walikota untuk membuat OPD. Kalau tidak ada OPD akan sulit membuat program dan alokasi dananya. Jadi semua tergantung gubernurnya,” tutupnya (adi)

 

Posting Terkait