Ranperda LKPJ Gubernur 2018 Disetujui 5 Komisi DPRD Sumsel

33 views

Divianews.com | Palembang — Lima Komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan beberapa catatan akhirnya, menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018. Persetujuan itu dikemukakan masing-masing juru bucara komisi dalam rapat paripurna ke LX (60), Senin (8/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi, M. Aliandra Pati Gantada, SH juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur. Ir H. Mawardi Yahya, sejumlah perangkat OPD dan perwakilan dari forum koordinasi pimpinan daerah, perewakilan BUMN dan BUMD.

Komisi I melalui juru bicaranya, Lindawati Syarofi menyatakan dapat memahami dan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018. Namun komisi satu juga meminta Gubernur Sumsel untuk segera menindak lanjuti rekomendasi hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel.

”Ada banyak rekomendasi yang menjadi catatan BPK, dan itu harus ditindaklanjuti dengan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Lindawati.

Sementara itu Komisi II melalui juru bicaranya Drs H Gani Subit MM, pun menyatakan dapat menerima. Namun Komis II menyoroti persoalan aset daerah. ”Kami meminta BPKD untuk segera menyelesaikan aset yang tersandung masalah hukum dengan melakukan inventarisasi dan validasi dan penertiban aset milik Pemprov. Sumsel, demikian juga dengan Pol PP Provinsi Sumsel diminta melakukan koordinasi dengan intensif dengan OPD terkait dalam pengamanan aset daerah tersebut,” ujar Gani.

Komsisi II memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemprov Sumsel khususnya yang menjadi mitra komisi II. Diantaranya rekomendasi tersebut memberikan apresiasi atas penggelolaan keuangan di OPD sudah kian membaik dengan penyerapan anggaran mencapai 90 persen.

Namun demikian OPD diminta untuk dapat membuat program kerja sesuai dengan visi dan misi pimpinan sehingga penyerapan anggaran akan lebih efektif dan efisien. Dikesempatan ini Komisi dua juga mengapresiasi upaya penanggulangan karhutla di Sumsel.

Sementara itu komisi III melalui ,juru bicaranya H. Ardani Awam menyampaikan komsisi III khusus mencermati mitra kerja yang berkaitan dengan sumber-sumber Pendapatan Daerah (PD). Komisi ini juga meminta agar permasalahan aset milik daerah juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Sumsel.

Sejumlah catatan diberikan lima komisi di DPRD Sumsel terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , ke LX (60), Senin (8/7) dengan agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018.

Komisi IV melalui juru bicaranya H. Askweni, S.Pd memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitranya. Perencanaan OPD kedepan di harapkan harus lebih baik lagi sehingga pencapaian Realisasi Fisik dan Keuangan agar lebih Rasional, dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga penyerapan anggaran lebih efektif.

”Perlu adanya transparasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap program-program yang telah diputuskan bersama baik dalam rapat-rapat kerja komisi maupun dalam rapat-rapat kerja Badan Anggaran kemudian disahkan Bersama dalam Rapat Paripurna,” kata Askweni .

Selain itu menurutnya, Komisi IV memberikan apresiasi kepada OPD yang menjadi mitra yang telah berupaya berkoordinasi dan bekerja dengan baik yaitu mengefisiensi serapan anggaran terutama dalam pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi keuangan sehingga dalam pembahasan dan penelitian tidak memakan waktu yang lama.

“Kepada OPD yang menjadi temuan pada LHP BPK agar dapat segera menindaklanjuti dan segera melakukan pembenahan, agar kedepan tidak menjadi temuan BPK lagi,” katanya.

Selain itu, terhadap Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di seluruh OPD, komisi IV melihatnya masih sangat besar. Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Setatan terdapat Silpa yang cukup besar Rp.11.316.729.685,00, sisa anggaran yang cukup besar di seluruh plafon anggaran yang diberikan kepada Dinas Perhubungan.

”Ke depan agar pemberian plafon anggaran kepada seluruh OPD sesual dengan kebutuhan dan kemampuan OPD yang bersangkutan,” katanya.

Komisi IV meminta Gubernur agar dapat segera menyelesaikan seluruh pembangunan dan permasalahan yang ada seperti pengadaan, ganti rugi lahan Jembatan Musi IV N yang sudah dianggarkan karena pemilik lahan sudah lama menunggu pembayaran ganti rugi lahan.

Apresiasi pada OPD yang mengefisiensi anggaran. Rancangan angaran yang matang harus sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Komisi ini juga mendesak Pemprov segera menyelesaian pembangunan jembatan Musi IV dan Musi VI untuk mengurai kemacetan di jembatan Ampera.

Sedangkan Komisi V melalui juru bicaranya H. MGS. Syaiful Fadli memberikan apresiasi atas digelarnya Motocross MXGP yang sukses digelar di Palembang Provinsi Sumsel pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2019.

Sebagai bentuk persetujuan dilakukan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Bersama DPRD dengan Gubernur Sumsel yang ditandatangani langsung oleh Gubernur H.Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel M. Aliandra Pati Gantada, SH.

Gubernur H. Herman Deru dalam sambutan usai penandatanganan SK Bersama, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas suksesnya gelaran MXGP yang baru saja selesai digelar di Palembang.

Terkait dengan Pembahasan dan Penelitian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018 Gubernur H. Herman Deru menegaskan, semua rekomendasi dan catatan yang disampaikan Komisi-komisi dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 akan ditindaklanjuti sehingga ke depan akan lebih baik lagi dalam merealisasikan semua program kerja dalam membangun Provinsi Sumsel.

“Terimakasih pada semua anggota dewan atas waktu dan jerih payahnya dalam melakukan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018. Yang akhirnya dapat menghasilkan produk Perda selanjutnya akan menjadi rujuan dalam pembangunan Sumsel dimasa datang,” katanya. (adventorial)

 

Posting Terkait