Divianews.com | Palembang — Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melangkah ke tahap berikutnya dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan (SumselHendri Zainudin.

Kasus ini berkaitan dengan pencairan Deposito dan uang hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Tersangka HZ yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, telah memasuki Tahap II dalam proses hukum ini, yang mencakup penyerahan tersangka beserta barang bukti yang relevan.

Tindakan hukum ini diambil berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1603/L.6.10/Ft.1/04/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2024.

Demikian ditegaskan Aspidsus Kejati Sumsel Abdullah Noer Denny, didampingi Kasi Penkum Vanny Yulia Eka Sari SH MH, dalam rilisnya, Selasa 16 April 2024.

”Tersangka HZ (Hendri Zainudin) akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Pakjo Palembang, mulai dari tanggal 16 April 2024 hingga 5 Mei 2024,” tegas Abdullah Noer Denny.

Penahanan ini, sambung Abdullah Noer Denny, didasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memperbolehkan penahanan jika terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Sebelumnya, proses penanganan kasus ini sempat dihentikan untuk menghormati proses Pemilihan Umum (Pemilu), karena tersangka HZ masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan.

”Namun, setelah pemilu selesai dan tersangka tidak terpilih, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memerintahkan kelanjutan proses penanganan kasus ini, sebagai upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ungkap Abdullah Noer Denny.

Tersangka HZ diduga melanggar undang-undang dengan tindakan korupsi, yang termasuk dalam:

Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi secara primer.

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal subsidair terkait dengan tindak pidana korupsi.

Atau, alternatifnya:

Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga mengatur tentang tindak pidana korupsi secara primer.

”Modus operandi yang digunakan oleh tersangka meliputi pemalsuan dokumen pertanggungjawaban dan penciptaan kegiatan fiktif,” terang Abdullah Noer Denny.

Penanganan Selanjutnya Setelah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti, proses penanganan kasus akan dilanjutkan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Kemudian, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang untuk proses persidangan lebih lanjut. (adi)