Divianews.com | Tanjung Pinang – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, menerima kunjungan kerja dari Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksda Bakamla Didong Rio Duta Purwokuntjoro, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, rabu, (23/7).

Kunjungan ini membahas langkah strategis pengelolaan keamanan laut nasional melalui penguatan sinergi antarinstansi, khususnya di kawasan strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang rawan terhadap ancaman kejahatan transnasional.

Selain itu kunjungan ke Tanjung Pinang dan Batam Provinsi Kepulauan Riau juga membahan beberapa hal diantaranya,

1. Memperkuat koordinasi antar instansi pusat–daerah dalam pengamanan laut

2. Mengidentifikasi rencana aksi terpadu pengawasan ALKI I

3. Mengidentifikasi kebutuhan sarana-prasarana, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas SDM

“ALKI I merupakan jalur strategis yang rentan terhadap IUU fishing, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan infiltrasi terorisme. Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kawasan,” ungkap Laksda Didong Rio.

Menurutnya, Penguatan sinergitas ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia, yang memperkuat posisi Bakamla RI sebagai leading institution dalam koordinasi pengamanan laut nasional.

Oleh karenanya, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas eselon I, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan serta strategi pengamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Selanjutnya, Deputi Bakamla juga menyoroti pentingnya pola pendekatan “Datangi, Dampingi, dan Lindungi” dalam menjaga wilayah maritim dan darat yang rentan. Menurutnya, sinergi semua stakeholder sangat diperlukan untuk memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Terkait kejahatan narkotika, ia menekankan pentingnya penindakan tuntas. “Bukan hanya pelaku lapangan yang ditangkap. Bandar besar juga harus dibongkar dan dihukum seberat-beratnya secara terbuka,” tegas Laksda Didong.

Ditempat yang sama Pangkogabwilhan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menyampaikan, Kogabwilhan I yang memiliki cakupan wilayah darat di Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, juga memiliki mandat sebagai kekuatan penangkal dan pemulih stabilitas di wilayahnya.

 Kunto menegaskan, sinergitas pengamanan harus menyentuh tidak hanya aspek militer, tetapi juga kesejahteraan masyarakat perbatasan. “Kita perlu pendekatan menyeluruh. Pelabuhan yang baik, pengawasan yang ketat, dan program pendampingan adalah kunci menjaga perimbangan dengan negara tetangga,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Bakamla RI ke wilayah Tanjung Pinang dan Batam sebagai langkah konkret memperkuat pengawasan laut nasional dan kedaulatan maritim Indonesia. (adi)

Dibaca 6,233