Divianews.com | Palembang — Polemik penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, akhirnya mendapat penjelasan. Tudingan pemborosan anggaran daerah yang sempat mencuat dinilai tidak tepat sasaran setelah DPRD Sumsel mengungkap bahwa anggaran operasional helikopter tahun 2025 merupakan produk kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni saat Sumsel dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi.

Anggota DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, menegaskan Herman Deru bukan pihak yang mengusulkan anggaran tersebut. Menurutnya, seluruh perencanaan penggunaan helikopter telah masuk dalam struktur anggaran dan sistem birokrasi jauh sebelum Herman Deru kembali dilantik sebagai gubernur.

“Perlu kami luruskan, anggaran helikopter tahun 2025 itu adalah produk usulan Pj Gubernur Sumsel sebelumnya. Pak Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada dalam struktur anggaran yang diwariskan,” ujar Chairul, demikian rilis yang di terima divianews.com, Senin (11/5/2026).

Chairul menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), penganggaran operasional helikopter dilakukan pada masa transisi pemerintahan saat Elen Setiadi menjabat Pj Gubernur Sumsel sejak 24 Juni 2024 hingga 20 Februari 2025. Elen dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggantikan Agus Fatoni yang dipindahkan ke Sumatera Utara.

Sementara itu, Herman Deru baru dilantik sebagai Gubernur Sumsel definitif pada 20 Februari 2025. Dengan demikian, rencana penggunaan helikopter disebut sudah berjalan dalam mekanisme birokrasi sebelum kepemimpinan Herman Deru dimulai.

Tak hanya meluruskan soal anggaran 2025, Chairul juga mengungkap komitmen Herman Deru terhadap penggunaan anggaran daerah pada tahun berikutnya. Ia memastikan pada APBD 2026 tidak lagi dialokasikan dana rakyat untuk operasional helikopter gubernur.

“Untuk tahun 2026, Pak Herman Deru sudah menyatakan tidak ada lagi uang rakyat untuk helikopter. Jika harus terbang ke daerah terpencil karena urusan mendesak, beliau menggunakan dana operasional pribadi. Ini bukti beliau tidak ingin membebani kas daerah,” tegasnya.

Menurut Chairul, penggunaan helikopter tidak bisa dipandang semata sebagai fasilitas mewah. Ia menilai kondisi geografis Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah mencapai 91.592 kilometer persegi membuat mobilitas udara menjadi kebutuhan kerja pemerintahan, terutama untuk menjangkau daerah terpencil dalam waktu singkat.

Ia membandingkan kondisi Sumsel dengan Pulau Jawa yang memiliki akses darat lebih mudah dan jarak antardaerah relatif dekat. Di Sumsel, kata dia, banyak wilayah dengan karakter perairan, rawa, dan hutan yang membutuhkan waktu tempuh berjam-jam jika dilalui melalui jalur darat.

“Kalau di Pulau Jawa jarak terjauh hanya Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Cirebon. Sementara Sumsel, jarak pusat kota rata-rata ratusan kilometer dengan waktu tempuh 4 sampai 8 jam. Contoh acara HUT Kota Lubuklinggau dan Prabumulih, mana mungkin ditempuh jalan darat dalam waktu dua jam. Jadi, logika yang diperlukan, bukan negative thinking,” kritik Chairul.

Ia mencontohkan perjalanan dari Palembang menuju Musi Banyuasin atau Muara Enim yang dapat memakan waktu hingga enam sampai delapan jam melalui jalur darat. Dengan helikopter, perjalanan dapat dipangkas menjadi hitungan menit sehingga memungkinkan gubernur menghadiri beberapa agenda sekaligus dalam satu hari.

“Gubernur adalah wajah provinsi. Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa cepat jika pemimpinnya habis waktu 16 jam di jalan hanya untuk satu lokasi? Helikopter memangkas waktu menjadi hitungan menit, memungkinkan gubernur hadir di tiga titik pelosok dalam sehari,” katanya.

Chairul menegaskan keberadaan transportasi udara bagi kepala daerah di Sumsel lebih tepat dipandang sebagai alat kerja pemerintahan dibanding simbol kemewahan. Menurutnya, tanpa mobilitas udara, banyak masyarakat di wilayah pedalaman akan sulit mendapatkan kehadiran langsung pemimpinnya.

“Topografi rawa dan perairan Sumsel membuat helikopter bukan gaya hidup mewah, tetapi alat kerja. Sikap Pak Herman Deru yang meneruskan anggaran warisan Pj Gubernur di 2025 dan beralih ke dana pribadi di 2026 adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Beliau tetap menjaga mobilitas tinggi demi rakyat tanpa harus menguras uang rakyat,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut.

Pernyataan Chairul sekaligus menjadi jawaban atas kritik publik terkait penggunaan helikopter gubernur yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Ia menilai polemik tersebut seharusnya disikapi dengan data dan fakta, bukan asumsi ataupun tuduhan yang menyesatkan. (adi/ril)

Dibaca 4,049