Divianews.com | Palembang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna ke V masa persidangan I Tahun 2022 dengan agenda Rekomendasi Laporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Palembang tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna Jalan G H Bastari, Jakabaring, Senin (2/11/4/2022).

Wakil Ketua, Adzanu Getar Nusantara memimpin rapat paripurna. Hadir Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, Wakil Ketua, Azhari Harris, Sekda Kota Palembang, Drs Ratu Dewa dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Dinas (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang. Selain itu sebagian besar anggota DPRD Palembang hadir langsung dan sisanya hadir melalui virtual.

Paripurna langsung dibuka dengan pembacaan rekomendasi dewan terhadap LKPJ Walikota tahun 2021. Rekomendasi dibacakan Wakil Ketua DPRD Palembang, Azhari Harris. Dalam pembacaannya, Azhari Harris mengatakan, dewan menyampaikan 26 rekomendasi terhadap LKPJ Walikota tahun 2021.

Sejumlah rekomendasi diantaranya meminta Walikota membuat langkah-langkah strategis terhadap dampak pandemi covid-19. Selanjutnya dewan meminta Wako segera merubah status beberapa pejabat yang masih pelaksana tugas (PLT) menjadi definitif. Kemudian dewan  juga meminta agar Walikota juga memaksimalkan peran Linmas.

Selain itu lanjut Harris, dewan juga meminta Walikota Palembang untuk melakukan pemuktahiran data warga miskin Kota Palembang karena hal tersebut dinilai penting karena berhubungan dengan ketepatan dan peruntukkan program bantuan sosial agar pemberiannya tepat sasaran.

DPRD Palembang juga berharap, agar para OPD dapat membuat laporan program dengan format standar khususnya yang berhubungan skala prioritas dan  program yang selama ini dinilai tak efektif diharapkan dapat dialihkan menjadi program yang efektif.

Dalam rekomendasi tersebut kata Harris, dewan juga meminta Pemkot Palembang segera mengurus sertifikat lahan milik atau aset Pemkot. Dalam kesempatan itu, DPRD Palembang juga mendesak agar Pemkot dapat bertindak tegas menyetop operasional Pasar yang tak memiliki izin.

Selanjutnya kata Harris, Pemkot juga diminta mengevaluasi dan memberikan perhatian kepada BUMD yang tak maksimal kinerjanya. Tak ketinggalan dewan juga meminta Pemkot Palembang memaksimalkan penanganan banjir yang diantaranya menyiapkan pompa dan normalisasi kolam retensi.

Harris menambahkan, pihaknya juga menyinggung soal rawa yang tidak boleh dialihkan fungsikan dan mengingatkan Wako agar dapat memperhatikan dan mengkaji  banyaknya pengembang yang dalam membangun tidak memperhatikan sistem lingkungan diantaranya sistem drainase dan lainnya.

Dalam rekomendasi, DPRD Palembang juga tak ketinggalan untuk mengingatkan Wako memperhatikan stok minyak goreng yang sedang jadi perhatian selama ini. Menanggapi rekomendasi tersebut, Walikota Palembang, H Harnojoyo, memberikan apresiasi terkait rekomendasi dewan terhadap LKPJ tahun 2021 dan dirinya siap menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan dewan. (ADV)

Dibaca 1,684