Divianews.com | Palembang —  DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (22/7/2022), menggelar Rapat Paripurna ke-LII (52) dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses Tahap II pimpinan dan anggota DPRD Sumsel.

Rapat paripurna yang berlangsung , di ruang Rapat Lantai III Gedugn DPRD Sumsel itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramandha N Kiemas, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki dan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati. Tampak hadir Gubernur Sumsel yang diwakili Sekda Sumsel SA Supriono dan sejumlah kepala dinas dan OPD dan undangan serta anggota DPRD Sumsel lainnya.

Adapun Reses dilaksanakan pada 11 s/d 18 Juli 2022, dan dilakukan kunjungan kepada seluruh 10 Dapil. Dalam paripurna ini, laporan kegiatan reses tersebut diwakilkan kapada satu anggata dewan dari Dapil VI, yakni Asgianto ST, kemudian diserahkan langsung ke Sekda Sumsel, tanpa dibaca oleh juru bicara Dapil masing-masing.

Pada kesempatan tersebut Asgianto juga mengatakan Kesimpulan dan saran dari Hasil kunjungan kerja reses DPRD Sumsel untuk dijadikan perhatian dan bahan pertimbangan skala prioritas yang direkomemdasikan

Ia juga sempat menyampaikan persoalan angkutan batubara yang masih banyak melanggar ketentuan. Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemprov menindak tegas dan menertibkan ribuan kendaraan pengangkut batu bara di Kabupaten Musi Rawas, yang tidak menggunakan plat kendaraan dari Sumsel. “Setelah dicek ke lapangan, masih banyak sekali angkutan batu bara yang menyalahi aturan,” kata Asgianto.

Selain itu lanjut dia, banyak juga kendaraan batu bara yang tidak mempunyai izin melewati jalan umum di jam operasional yang tidak sesuai dengan Pergub yang telah ditentukan sebelumnya.”Kami minta agar hal ini segera ditertibkan,” imbuhnya.

Dia menuturkan, selain itu yang turut menjadi sorotan adalah permasalahan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di pedesaan yang perlu diperhatikan.

“Permasalahan infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan dan di pedesaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Informasi ini kami terima berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat baik proposal dan tertulis yang tentunya menjadi pertimbangan kami untuk dikaji,” kata Asgianto.

Dia mengatakan bahwa diperlukan sinergitas yang kuat dari berbagai pihak dalam mengambil langkah dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Tentunya kita semua bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga perlu sinergitas antar instansi terkait dalam mengambil langkah dan solusi terkait permasalahan yang ada,” tutupnya.

Sementara itu Sekda Sumsel, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatra Selatan terkait laporan hasil reses kegiatan hasil kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil).

SA Supriono mengatakan, perihal izin lalu lintas diserahkan ke kabupaten dan kota masing-masing. Secara regulasi, Pemprov Sumsel telah mengeluarkan aturan dan pelarangan. “Ini harus ditertibkan lebih lanjut,” katanya.

Dia menuturkan, perihal penertiban kendaraan angkutan batu bara ini memang sulit dilakukan. Karena, jika ditertibkan maka hal yang sama masih tetap terjadi.

Untuk itu, Pemrov Sumsel meminta pihak Dirlantas Polda Sumsel agar dapat bekerja sama mengatasi permasalahan tersebut. “Menertibkannya tidak gampang. Nanti kita minta bantu Dirlantas agar permasalahan ini bisa diatasi,”ucapnya.

“Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Sumsel.Nanti kita kompilasi sedemikian rupa untuk kebijakan lebih lanjut,” tandasnya. (ADV)