Divianews.com | Palembang – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Provinsi Sumsel memperingatkan potensi kenaikan inflasi yang dipicu oleh faktor global dan bencana alam. Dalam upaya memperkuat stabilitas harga, kedua pihak menegaskan pentingnya strategi jangka panjang, ketahanan pangan berbasis kemandirian, dan sinergi digitalisasi.

Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (02/12).

Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menyoroti dua risiko eksternal utama yang berpotensi memicu tekanan harga:

  1. Situasi Global (Emas): Harga emas global yang sulit dikendalikan berpotensi berdampak pada inflasi inti di dalam negeri.

2.Cuaca Ekstrem (Komoditas Pangan): Perubahan cuaca ekstrem dan bencana alam menjadi perhatian utama karena mengganggu daerah pemasok komoditas pangan.

“Jika daerah supplier kita, seperti Sumatera Barat, terkena bencana, kita harus mengambil dari tempat lain. Ini akan menyebabkan dampak pada komoditas inflasi seperti cabai dan bawang,” terang Bambang Pramono.

Untuk mengantisipasi, BI Sumsel telah mengambil langkah proaktif melalui kerja sama (MoU) dengan daerah-daerah lain, salah satunya Subang, Jawa Barat, untuk pasokan komoditas.

“Kita sudah punya kerja sama, tinggal diaktivasi. Jika supplier terdampak, kita langsung cari alternatif MoU yang sudah ada,” tambahnya.

Bambang Pramono menekankan bahwa penanganan inflasi tidak cukup hanya bersifat jangka pendek. Stabilitas harga yang berkelanjutan memerlukan program jangka menengah dan panjang untuk menyeimbangkan penawaran (supply) dan permintaan (demand).

Strategi yang diusulkan mencakup pembentukan klaster-klaster dan gelembung-gelembung pangan yang fokus pada komoditas utama seperti cabai, bawang, dan emas. Selain itu, komunikasi efektif dengan pelaku pasar dan distributor juga dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan dan keamanan pasokan.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam pengantarnya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbentuk antara pemerintah daerah, BI, OJK, dan dunia usaha. Kerja sama kolektif ini, menurutnya, telah membawa Sumsel meraih prestasi nasional dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi.

“Kemandirian pangan menjadi kunci. Jika suplai kuat, inflasi terkendali,” tegas Gubernur, sambil mengingatkan potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. Ia juga mendorong Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai motor penting dalam menjaga ketersediaan pangan.

Kepala BI Sumsel juga memaparkan tekanan harga yang perlu diantisipasi menjelang akhir tahun, khususnya pada komoditas dengan demand tinggi seperti beras, ayam, telur, dan cabai. Koordinasi yang intensif ditekankan sebagai kunci untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah peningkatan permintaan musiman. (adi)