Literasi dan Inklusi Rendah, OJK Sumsel Soroti Paradoks Keuangan Syariah
Divianews.com | Palembang — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan menyoroti masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, meski memiliki basis penduduk Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini dinilai sebagai sebuah paradoks yang perlu segera dibenahi melalui perbaikan narasi, edukasi, dan penguatan ekosistem keuangan syariah.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dalam acara Ngobrol Santai, tasyakuran, dan silaturahmi bersama jurnalis di Palembang, Rabu (24/12/2025).
Arifin mengungkapkan, secara nasional pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 7,4 persen. Angka tersebut tertinggal jauh dibandingkan Malaysia yang telah menembus 40 persen, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.
“Ini paradoks yang cukup menyakitkan. Dulu Malaysia belajar perbankan syariah dari Bank Indonesia, tapi sekarang mereka jauh melesat. Sementara inklusi keuangan syariah kita baru di kisaran 12–13 persen,” ujar Arifin.
Di Sumatera Selatan, kinerja keuangan syariah tercatat relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Market share perbankan syariah telah mencapai 13 persen, dengan pembiayaan syariah sekitar 10 persen. Kendati demikian, OJK menilai capaian tersebut belum mencerminkan potensi riil yang ada di daerah.
Menurut Arifin, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan keuangan syariah adalah pendekatan komunikasi yang terlalu kaku dan terkesan eksklusif. Penggunaan istilah teknis seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah dinilai masih sulit dipahami masyarakat umum.
“Kita harus keluar dari narasi bahwa keuangan syariah hanya soal ibadah. Prinsip bagi hasil itu universal dan ada di semua agama. Jangan sampai masyarakat merasa masuk ke bank syariah harus ‘Islam banget’. Komunikasinya harus disederhanakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sektor UMKM dan ekspor yang belum tergarap optimal oleh perbankan syariah. Di Palembang, transaksi komoditas dari daerah seperti Lahat disebut mencapai Rp2 miliar per hari, namun sebagian besar belum memanfaatkan layanan keuangan syariah.
Untuk membuktikan besarnya potensi tersebut, Arifin menceritakan pengalaman dalam sebuah pertemuan terbatas dengan nasabah prioritas. Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak berdonasi untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Aceh melalui aplikasi perbankan syariah.
“Hanya dalam waktu lima menit, terkumpul Rp102 juta dari sekitar 70 orang. Ini membuktikan uangnya ada, potensinya besar, tapi kita belum maksimal dalam edukasi dan penyediaan aplikasi yang mudah diakses,” jelasnya.
Menutup pemaparannya, Arifin mengajak insan pers untuk berkolaborasi aktif dalam membangun ekosistem keuangan syariah melalui pemberitaan yang edukatif dan konstruktif. Ia juga menyampaikan rencana besar untuk mendorong ekonomi syariah daerah.
“Saya bermimpi menggelar Festival Keuangan Syariah selama satu minggu penuh di Jakabaring, agar ekosistem syariah bisa diperkuat dari hulu ke hilir, jadi Saya tidak ingin istilahnya kata orang Palembang itu, “ Hanya sekadar besak kelakar.” pungkasnya.
Adapun beberapa langkah yang akan di ambil tersebut sejalan dengan kebijakan OJK Pusat yang saat ini telah membentuk unit khusus guna mempercepat pengembangan keuangan syariah dan UMKM secara nasional.
