Divianews.com | Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan dari tingkat pusat untuk memberantas praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura). Langkah tersebut dinilai mendesak karena maraknya penyimpangan distribusi solar bersubsidi telah merugikan nelayan dan menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.

Desakan itu disampaikan Firman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Kamis (16/7). Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan harga khusus BBM bagi nelayan tidak akan tepat sasaran apabila distribusinya masih bocor dan dimanfaatkan oleh jaringan mafia.

Firman menegaskan perjuangan DPR dalam memperjuangkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada nelayan tidak boleh berakhir hanya menjadi keuntungan bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Sambil gerak kepada pemerintah, kami ini di DPR berjuang dan memperjuangkan hak rakyat. Tapi kok malah mafia BBM yang menikmati,” tegas Firman.

Politisi senior Partai Golkar itu menjelaskan, persoalan penyimpangan distribusi BBM bukan merupakan isu baru. Menurutnya, perbedaan harga yang cukup besar antara solar untuk nelayan, BBM bersubsidi, dan BBM untuk kebutuhan industri menjadi celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan besar.

Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI mengatakan, selisih harga tersebut menciptakan insentif ekonomi yang mendorong pengalihan solar bersubsidi dari sektor perikanan ke sektor industri.

“Selisihnya terlalu jauh. Ini mengundang. Kalau tidak ditutup rapat-rapat, solar subsidi pasti bocor ke industri,” ujarnya.

Ia menilai praktik tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang menggerus anggaran negara sekaligus merampas hak nelayan kecil. Akibatnya, nelayan yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi justru kerap kesulitan memperoleh solar untuk melaut.

Selain menyoroti dugaan keterlibatan jaringan mafia, Firman mengaku menerima laporan mengenai adanya oknum pengelola SPBU yang diduga ikut terlibat dalam penyimpangan distribusi solar bersubsidi. Karena itu, ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Oleh karena itu saya minta, SPBU yang terlibat agar ijinnya dicabut. Diproses hukum dengan sanksi seberat-beratnya. Kalau perlu disita asetnya,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut.

Menurut Firman, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak menyalahgunakan program subsidi pemerintah.

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi praktik mafia BBM. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan harga solar bagi nelayan sebesar Rp15.000 per liter merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang harus dijaga implementasinya.

Untuk itu, Firman mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Gabungan dari tingkat pusat yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat. Satgas tersebut diharapkan memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penindakan, dan evaluasi distribusi BBM bersubsidi, khususnya di wilayah Pantura yang dinilai rawan penyimpangan.

“Jangan sampai perjuangan kami di DPR untuk rakyat, hasilnya dinikmati mafia. Karena itu Satgas Gabungan dari Pusat harus segera turun. Libatkan KKP, BPH Migas, Polri, TNI AL, dan masyarakat,” pungkasnya.

Firman berharap sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat mampu menutup seluruh celah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, program subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada nelayan sebagai kelompok yang berhak menerima, bukan justru menjadi sumber keuntungan bagi jaringan mafia BBM. (Ivan)

Dibaca 5,840