Divianews.com | Palembang — Bank Indonesia mencatat kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tetap solid di tengah ketidakpastian global. Pada Triwulan III 2025, ekonomi Sumsel tumbuh 5,2 persen (year on year), menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Capaian ini didukung oleh sektor konstruksi dan pertanian, seiring penguatan program ketahanan pangan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Diseminasi Kebijakan Bank Indonesia dan Kondisi Perekonomian Sumatera Selatan yang dirangkaikan dengan Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025, yang digelar Selasa, 28 Januari 2026, di Palembang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan terhubung secara langsung dengan Kantor Pusat Bank Indonesia.

Acara mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, M.H., Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, akademisi, dan pelaku usaha.

Peluncuran LPI 2025 diawali dengan paparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang menegaskan pentingnya optimisme, komitmen, dan sinergi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,7–5,5 persen pada 2025, meningkat menjadi 4,9–5,7 persen pada 2026, dan 5,1–5,9 persen pada 2027. Sementara itu, inflasi nasional diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.

Sejalan dengan perkembangan nasional tersebut, Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ditopang oleh sektor konstruksi, seiring dimulainya program cetak sawah dan optimalisasi lahan sejak kuartal III 2025, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menguat berkat berbagai program ketahanan pangan.

Dari sisi stabilitas, inflasi Sumatera Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran. Kondisi ini mencerminkan kuatnya koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Meski demikian, BI mengingatkan adanya sejumlah tantangan ke depan, seperti ketidakpastian ekonomi global, potensi gangguan rantai pasok, serta volatilitas harga komoditas. Untuk itu, Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang di daerah didukung melalui penguatan ketahanan pangan, percepatan transformasi struktural, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumatera Selatan Edward Candra menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi BI, khususnya penguatan optimisme, komitmen, dan sinergi dalam pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, tema “Tangguh dan Mandiri” sejalan dengan arah pembangunan Sumatera Selatan.

Ketangguhan ekonomi, kata dia, diwujudkan melalui stabilitas harga dan pasokan pangan serta perlindungan daya beli masyarakat. Sementara kemandirian ekonomi didorong melalui penguatan basis produksi daerah, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan UMKM agar naik kelas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pendekatan 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—serta percepatan investasi, pengembangan ekonomi syariah dan hijau, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumsel menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025 yang dinilai dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan guna menjaga stabilitas, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi syariah dan hijau, peningkatan investasi dan hilirisasi, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan demi mewujudkan perekonomian Sumatera Selatan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. (adi)

Dibaca 5,840