Divianews.com | Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat paripurna ke -9 masa persidangan II Tahun 2025 dengan agenda mendengarkan jawaban Walikota Palembang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, di ruang rapat paripurna DPR kota Palembang Senin (14/4/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kota Palembang, Hari Apriyansyah, S.M., M.M dan dihadiri Wali Kota palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si, Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, Wakil Ketua, jajaran Anggota, Organisasi Perangkat Dinas (OPD), Forkopimda dan Ormas lainnya.

Dalam penyampaian jawaban, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si. walikota Palembang menyampaikan penyampaian jawaban Walikota Palembang atas pemandangan umum fraksi-fraksi.

Selain itu, berbagai isu strategis seperti, Pemkot palembang akan mengintensifkan normalisasi drainase sepanjang 419 meter, pembangunan 3 kolam retensi baru, dan sistem pemantauan teknologi.

Begitu pula permasalahan sampah, pemkot akan mengoptimalkan armada dan PKL diimbau masuk ke dalam pasar, dan akan dipasang pembatas jalan.

Termasuk keamanan objek wisata, seperti menempatkan personil Satpol PP di BKB dan Ampera, serta dibentuk Polisi Wisata 24 jam.

Tak hanya itu, keluhan dokumen kependudukan, pemkot akan terus melakukan layanan jemput bola diperluas, termasuk ke sekolah dan kampus., termasuk penegakan Perda dan Pungli, Pemkot menegaskan tidak mentolerir pungli, bekerja sama dengan Saber Pungli.

Begitu juga PJU dan Kejahatan, pemkot sudah menyiapkan Perbaikan 3.000 titik PJU, patroli malam aktif, dan penguatan pangwakarsa.
Melalui juru bicara Muhammad Imam Fahruzi Sei, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan empat poin penting kepada Pemkot Palembang dan sama seperti Fraksi NasDem, yakni terkait banjir dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Selain itu mengenai penerapan Ganjil Genap, Pemkot menyatakan kebijakan ini butuh kajian komprehensif dan sosialisasi luas.
Ruas yang dikaji adalah Jalan Jendral Sudirman (Simpang Polda–Simpang Charitas) dengan melibatkan instansi terkait seperti BPTD, Polda Sumsel, Polrestabes, dan Dishub.

Kemudian tentang pelestarian Cagar Budaya pada Tahun 2024, Pemkot menetapkan 4 bangunan, 1 struktur, dan 1 situs sebagai cagar budaya.

Upaya pelestarian dilakukan melalui pendataan, penempatan juru pelihara, serta pemanfaatan Museum SMP 2, Gedung Kesenian, dan Galeri Walikota sebagai sarana edukasi.

Pemkot juga merehab makam bersejarah lewat CSR dan bekerja sama dengan KKP untuk pengelolaan situs bawah air di Sungai Musi.

Fraksi Partai Golkar melalui Ruby India menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemkot Palembang yang ditanggapi sebagai berikut:

Pajak Daerah, Pemkot berkomitmen tingkatkan pendapatan pajak dengan telah dibentuknya Satgas pajak dan menagih Rp2,48 miliar dari 21 wajib pajak pada 2024. Realisasi PAD sektor pajak 2024 capai 101,44% dari target.

Termasuk menanggapi perizinan dan penertiban, salah satunya Hotel Pacific yang sudha ditindak Satpol PP karena belum berizin.

Kemudian evaluasi Lurah dan Camat, banjir, penertiban sungai dan bangunan Liar yang sudah pernah dilakukan pemkot yakni pada Tahun 2022 membongkar kurang lebih 300 bangunan liar dan akan terus berlanjut.

Pelayanan Kesehatan, Akreditasi dilakukan di 42 Puskesmas. RSUD dan puskesmas ditingkatkan, termasuk layanan ramah disabilitas. Program “Berobat Gratis” resmi diluncurkan.

Penataan Kabel dan WiFi juga kata Ratu Dewa tiang ilegal telah dilakukan.
termasuk, Izin Tempat Hiburan Dekat Ibadah dan perluasan TPU.

Tak jauh berbeda tanggapan juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui Jubir, Dr. Cynthia Rahutami menyampaikan sejumlah masukan strategis seperti banjir dan masalah parkir liar yang juga sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota palembang.

Fraksi PKS melalui Hj. Hajar Yulfa Singosari menyampaikan sejumlah poin penting, ditanggapi Pemkot Palembang terkait parkir liar sudah ditindaklanuti.

Kemudian Judi Online, sebetulnya kata Ratu Dewa, Pemkot tidak memiliki kewenangan menutup situs, namun Diskominfo aktif berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan lakukan edukasi serta pemblokiran melalui software internal.

Penanganan Banjir dan PJU, PPDB 2025-2026, Pemkot telah menyiapkan sistem digital PPDB via aplikasi VPNB yang mudah digunakan dan sosialisasi langsung ke sekolah, sesuai Permendiknas No. 3 Tahun 2025.

Selain itu PDIP menyoroti mengenai Kemacetan, Kemiskinan, dan Dump Truck, Pemkot Palembang sudah membentuk Forum Lalu Lintas dengan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil-genap dan satu arah di jalan-jalan utama.

Sedangkan Dump Truck dan Debu, Pemkot Palembang melalui Dishub telah sosialisasikan aturan wajib terpal, kebersihan kendaraan, serta pengawasan ketat jam operasional truk kontainer sesuai Perwali No. 26/2019.

Fraksi PAN menyoroti mengenai Lampu Jalan dan Tempat Hiburan dan Pemkot sudah menindak tegas, hal yang sama juga saran pendapat oleh PKB untuk mendesak melindungi rawa dan menghentikan pungutan Liar dan hal ini pula sudah direspon dengan cepat.

Sementara itu Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa, mengatakan ia sudah melaksanakan penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang terkait berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkembang di masyarakat.

Ratu Dewa menyampaikan bahwa seluruh data dan fakta telah disiapkan secara lengkap dan terukur untuk menjelaskan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

“Saya sudah minta agar semua data disajikan secara lengkap agar pembahasan bisa lebih terarah, lebih detail, dan terang benderang. Ini loh kondisi sebenarnya yang kita hadapi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pernyataannya mencakup berbagai persoalan strategis di wilayah Kota Palembang, mulai dari isu pembangunan hingga pelayanan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi fokus utama antara lain penanganan genangan air, perbaikan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, serta upaya mengatasi kemacetan lalu lintas.

“Kami merespons serius pandangan fraksi-fraksi, dan ada sekitar 56 substansi yang kami utamakan dalam tanggapan ini,” ungkap Ratu Dewa, menandakan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.(ADV)

Dibaca 4.766