Efektivitas Pengendalian Harga di Sumatera Selatan
Divianews.com | Palembang — Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan deflasi sebesar 0,04 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada April 2026. Angka ini berbalik dari inflasi sebesar 0,29 persen (mtm) pada Maret 2026. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi juga melandai menjadi 1,63 persen, turun signifikan dari 3,09 persen dan berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,42 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menilai capaian tersebut mencerminkan stabilitas harga yang tetap terjaga di daerah.
“Capaian ini menunjukkan terjaganya stabilitas harga serta efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah, sehingga memberikan ruang daya beli yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Bambang.
Secara bulanan, deflasi dipicu oleh penurunan harga sejumlah komoditas utama. Di antaranya emas perhiasan yang menyumbang deflasi 0,14 persen, diikuti daging ayam ras (0,14 persen), telur ayam ras (0,06 persen), cabai rawit (0,04 persen), serta tarif angkutan antarkota (0,04 persen).
Menurut Bambang, koreksi harga emas terjadi seiring aksi ambil untung investor setelah kenaikan harga sebelumnya. Sementara itu, penurunan harga komoditas pangan dan transportasi mencerminkan normalisasi permintaan masyarakat pasca Ramadan dan Idulfitri.
Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi pada Mei 2026 akan meningkat secara terbatas. Hal ini antara lain dipengaruhi potensi kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya harga avtur akibat dinamika harga minyak global.
Selain itu, awal musim kemarau juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi produksi komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai.
“Kami melihat ada sejumlah risiko ke depan, namun seluruhnya telah diantisipasi melalui langkah-langkah pengendalian yang terukur dan terkoordinasi,” kata Bambang.
Dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir April 2026, lebih dari 300 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah digelar di berbagai wilayah. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi turut diperkuat melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut guna menjaga kelancaran distribusi pangan. Bank Indonesia Sumatera Selatan tercatat telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali dengan total volume komoditas mencapai sekitar 47,92 ton.
Kerja sama antar daerah (KAD) juga terus dioptimalkan, khususnya untuk komoditas strategis. Selama Maret hingga April 2026, realisasi kerja sama antara Sumatera Selatan dan Sumatera Barat untuk komoditas bawang merah mencapai 22,67 ton, yang turut membantu menjaga pasokan di daerah.
Selain itu, penguatan koordinasi dilakukan melalui berbagai forum, seperti rapat koordinasi TPIP-TPID secara rutin, serta komunikasi kebijakan melalui iklan layanan masyarakat dan publikasi jadwal operasi pasar di berbagai kanal media.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini pada tahun 2026 diperluas melalui kolaborasi dengan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Langkah ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis,” kata Bambang. (adi)

