Divianews.com | Lahat  – Bertempat di Gedung Juang Muhammadiyah, Kelurahan Kota Baru, Lahat, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, dan Ketua TP-PKK Lahat, Ir. Sri Meliana, menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengangkat tema Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berperspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Dalam laporannya, Ketua Yayasan Aisyiyah Lahat, dr. Laela Cholik, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan Musrenbang kedua yang dilaksanakan oleh Aisyiyah Lahat. Sebelumnya, Musrenbang pertama telah dilaksanakan dengan memberikan kertas kerja kepada Kepala Bappeda untuk disondingkan kepada seluruh dinas dan instansi terkait.

“Kegiatan ini adalah bagian dari program inklusi, hasil kerjasama kemitraan antara Indonesia dan Australia. Kami merasa sangat bersyukur, karena Lahat menjadi salah satu dari sepuluh daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini,” ujarnya, kamsis (20/03/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, mengungkapkan rasa bahagia dapat hadir bersama ibu-ibu peserta forum ini. Ia juga memberikan apresiasi terhadap peran serta Aisyiyah dan Muhammadiyah sebagai mitra pemerintah dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial di Kabupaten Lahat.

“Peran Muhammadiyah dan Aisyiyah luar biasa, terutama di bidang pendidikan. Mereka hadir jauh sebelum pendidikan formal ada di Indonesia dan terus membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial,” tuturnya.

Senada dengan itu, Ketua TP-PKK Lahat, Ir. Sri Meliana, mengingatkan bahwa perempuan yang masuk dalam kelompok rentan harus diberi perhatian lebih.

 “Jika kita sebagai perempuan masih merasa rentan, artinya kita belum berhasil mengajak sesama perempuan untuk hidup lebih baik. Kita perlu berpikir kembali, mengapa masih banyak perempuan yang rentan, masih banyak pernikahan dini, dan masih banyak masalah yang dihadapi perempuan. Perempuan diberi keistimewaan, yaitu rahim, sebagai simbol kasih sayang dan kelembutan. Itulah mengapa perempuan harus diberdayakan dan dilindungi,” ungkapnya.

Sri Meliana juga menekankan pentingnya pengimplementasian kebijakan yang berpihak pada perempuan.

 “Meski ada Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung hak perempuan dan disabilitas, Perda tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik. Kita perlu menuntut agar Perda tersebut diterapkan dengan serius oleh pemerintah dan DPRD,” tambahnya. (Lili)

Dibaca 3.533