Divianews.com | Palembang — Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm) pada Oktober 2025, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Secara tahunan, inflasi tercatat 3,49% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 3,44% (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%, menandakan inflasi Sumsel tetap terkendali.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Parmono, menjelaskan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas strategis menjadi pendorong utama inflasi pada periode laporan. Komoditas dengan andil terbesar antara lain emas perhiasan sebesar 0,15% (mtm), diikuti telur ayam ras (0,06%), daging ayam ras (0,05%), serta wortel dan ketimun yang masing-masing memberikan andil kecil, di bawah 0,01% (mtm).

“Kenaikan harga emas perhiasan masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai. Sementara itu, kenaikan harga telur dan daging ayam ras didorong oleh peningkatan biaya produksi,” ujar Bambang.

Selain itu, tekanan inflasi juga muncul dari kelompok hortikultura, seperti wortel dan ketimun, akibat terganggunya pasokan dari daerah produksi karena curah hujan tinggi sepanjang Oktober.

Antisipasi Tekanan Inflasi Akhir Tahun

Ke depan, BI Sumsel memperkirakan masih ada potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Potensi tekanan juga dapat datang dari komoditas pangan bergejolak (volatile food) karena musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang berisiko mengganggu produktivitas.

Selain itu, harga emas perhiasan diperkirakan masih tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah, yang dapat menekan inflasi inti.

TPID Gencarkan Langkah Konkret Kendalikan Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K — Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Langkah-langkah konkret yang dilakukan antara lain:

Operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di berbagai daerah.

Koordinasi dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP.

Penyaluran bahan pangan terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), Rumah Pangan Kita (RPK), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.

Sidak dan monitoring harga di pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET dan stok mencukupi.

Salah satu kegiatan pengawasan dilakukan pada 31 Oktober 2025 di Pasar Induk Jakabaring, dengan fokus pada ketersediaan cabai dan bawang merah.

Perkuat Ketahanan Pangan Lewat GSMP 2025

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah dan BI terus menggencarkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025. Program ini mencakup:

GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala), menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT).

GSMP Goes to Panti Sosial.

GSMP Goes to Office, melibatkan seluruh OPD di Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaannya, BI bersama TPID memberikan bantuan berupa bibit, benih, sarana, dan prasarana budidaya cabai dan bawang merah, serta melakukan capacity building di empat zona wilayah. Program ini ditutup dengan monitoring, evaluasi, dan awarding GSMP Menyala pada 25 Oktober 2025.

Kerja Sama Antar Daerah Jaga Pasokan

Untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, TPID Sumsel juga menandatangani MoU dan PKS Kerja Sama Antar Daerah pada 22 Oktober 2025 antara Provinsi Sumsel dan sejumlah daerah, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Pagar Alam, dengan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.

Kerja sama ini langsung diwujudkan melalui pengiriman 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang, sebagai langkah nyata menjaga kelancaran pasokan di Sumsel.

Sinergi BI dan Pemda Jaga Stabilitas Harga

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah dan TPID berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi program nasional Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan program daerah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Selain itu, TPID akan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, dan instansi terkait guna menjaga keterjangkauan harga serta mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Seluruh langkah ini tidak hanya untuk menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Bambang Parmono. (adi)

Dibaca 5,177