Divianews.com | Palembang — Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Sumatera Selatan guna mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan capacity building pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2025, yang digelar di The Alts Hotel Palembang, Senin (20/1/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam memperkuat koordinasi lintas instansi serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar implementasi ETPD berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Aries Permadi, membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa ETPD merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

“IETPD bukan sekadar alat ukur, tetapi cerminan kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan transformasi digital. Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan di sisi proses dan output agar manfaat ETPD benar-benar dirasakan,” ujar Aries.

Berdasarkan hasil Survei IETPD Semester I Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten/kota telah mencapai level digital, yang merupakan level tertinggi dalam pengukuran IETPD. Capaian ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kinerja digitalisasi transaksi pemerintah yang unggul secara nasional.

Selain itu, TP2DD Provinsi Sumatera Selatan juga berhasil meraih Predikat TP2DD Terbaik I Tingkat Provinsi se-Sumatera pada ajang Championship TP2DD Tahun 2025. Menurut Bank Indonesia, capaian tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat dan memperluas ETPD.

Meski demikian, Bank Indonesia menilai masih terdapat ruang penguatan, khususnya dalam peningkatan kualitas program unggulan TP2DD, konsistensi pelaksanaan, serta penatausahaan dan dokumentasi kegiatan. BI mendorong TP2DD di setiap daerah untuk lebih proaktif memperkuat koordinasi lintas instansi dan meningkatkan efektivitas capacity building.

“Program TP2DD harus terstruktur, terukur, dan memiliki identitas yang jelas. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan transformasi digital daerah sekaligus meningkatkan daya saing dalam penilaian Championship TP2DD,” tegas Aries.

Pada sesi capacity building, Bank Indonesia memberikan penguatan teknis terkait pemanfaatan diagnostic tools untuk mengidentifikasi capaian dan area perbaikan implementasi ETPD. Peserta juga mendapatkan pendalaman pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) guna meningkatkan kualitas pelaporan serta konsistensi data keuangan daerah.

Fokus utama lainnya adalah optimalisasi pengisian Survei IETPD Semester II Tahun 2025 agar dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kondisi riil di masing-masing daerah. Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja daerah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, yakni Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Radityo Putumayor serta Analis SDM Aparatur Ahli Muda Pusdatin Kemendagri Ochtavian R. Pelealu.

Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Achmad Rizwan, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, TP2DD kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, serta Bank Sumsel Babel.

Melalui rakor ini, Bank Indonesia juga mengarahkan TP2DD se-Sumatera Selatan untuk mulai mempersiapkan dokumen Championship TP2DD Tahun 2026 serta memfinalisasi Roadmap TP2DD 2026–2030 sebagai panduan kebijakan dan implementasi ETPD ke depan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan, Bank Indonesia optimistis transformasi digital transaksi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik.

Dibaca 5,831