Divianews.com | Palembang — Bank Indonesia (BI) terus mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya ini dilakukan lewat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan capacity building pengisian Survei Indeks ETPD (IETPD) Semester II Tahun 2025, di The Alts Hotel Palembang, Senin (20/1/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar implementasi transaksi non-tunai berjalan optimal, terukur, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Rakor dibuka Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan, M. Aries Permadi, yang menegaskan bahwa ETPD merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.

Ia menyebutkan, berdasarkan Survei IETPD Semester I Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten/kota telah mencapai level digital, yakni level tertinggi dalam pengukuran indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Capaian ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kinerja digitalisasi keuangan terbaik secara nasional.

“IETPD bukan hanya alat ukur, tetapi cerminan kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan transformasi digital. Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan dari sisi proses hingga output agar manfaat ETPD benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Aries.

Tak hanya itu, TP2DD Provinsi Sumatera Selatan juga meraih Predikat Terbaik I Tingkat Provinsi se-Sumatera pada ajang Championship TP2DD Tahun 2025. Menurut BI, prestasi tersebut menunjukkan solidnya sinergi antar pemangku kepentingan daerah dalam mempercepat dan memperluas implementasi ETPD.

Meski mencatat kinerja positif, BI menilai masih terdapat ruang penguatan, terutama dalam kualitas program unggulan TP2DD, konsistensi pelaksanaan, serta penatausahaan dan dokumentasi kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong lebih proaktif memperkuat koordinasi lintas instansi dan meningkatkan efektivitas capacity building.

Pada sesi penguatan kapasitas, peserta dibekali pemanfaatan diagnostic tools untuk memetakan capaian dan area perbaikan ETPD, serta optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) guna meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan keuangan.

Fokus lainnya adalah percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja daerah.

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta dihadiri perwakilan TP2DD kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel, dan instansi terkait. BI juga mengarahkan daerah untuk mulai menyiapkan dokumen Championship TP2DD 2026 serta memfinalisasi Roadmap TP2DD 2026–2030 sebagai arah kebijakan digitalisasi ke depan. (adi)

Dibaca 4,792