Divianews.com | Palembang — Provinsi Sumatera Selatan mencatat capaian signifikan dalam transformasi digital keuangan daerah. Berdasarkan Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2025, Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten/kota berhasil mencapai level digital, level tertinggi dalam pengukuran nasional.

Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Bank Indonesia di The Alts Hotel Palembang, Senin (20/1/2026), sekaligus dirangkaikan dengan capacity building pengisian IETPD Semester II Tahun 2025.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan, M. Aries Permadi, mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi transaksi non-tunai secara konsisten.

Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada capaian indeks, tetapi harus berdampak nyata terhadap transparansi pengelolaan anggaran, efisiensi belanja, serta peningkatan kualitas layanan publik.

“Program TP2DD harus terstruktur, terukur, dan memiliki identitas yang jelas. Konsistensi pelaksanaan menjadi kunci agar transformasi digital daerah berkelanjutan dan berdaya saing,” tegas Aries.

Selain capaian IETPD, TP2DD Provinsi Sumatera Selatan juga sukses meraih Predikat Terbaik I Tingkat Provinsi se-Sumatera pada Championship TP2DD Tahun 2025. Prestasi ini dinilai mencerminkan kesiapan kelembagaan dan keseriusan daerah dalam memperluas elektronifikasi transaksi.

Meski demikian, Bank Indonesia menekankan perlunya peningkatan kualitas program unggulan, penguatan dokumentasi, serta optimalisasi pelaporan kegiatan agar kinerja TP2DD semakin solid dan terukur.

Dalam sesi capacity building, peserta mendapatkan pembekalan teknis terkait penggunaan diagnostic tools untuk mengidentifikasi celah implementasi ETPD, serta pendalaman pemanfaatan SIPD RI guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data keuangan daerah.

Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang diyakini mampu memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi belanja daerah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta dihadiri unsur TP2DD kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel, dan instansi terkait lainnya.

Ke depan, BI mengarahkan TP2DD di Sumatera Selatan untuk menyiapkan dokumen Championship TP2DD 2026 dan memfinalisasi Roadmap TP2DD 2026–2030 sebagai panduan strategis digitalisasi keuangan daerah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (adi)

Dibaca 5,817