Divianews.com | Palembang – Tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel tahan dua kuasa penjual aset Pemprov Sumsel berupa asrama mahasiswa di Jogjakarta, senin (26/02) malam 2024 malam. Adapun kedua tersangka tersebut  adalah Zurike Takada (ZT) serta Etik Mulyati (EM), langsung  menghuni Lapas Perempuan Merdeka Palembang.

Kepada awak media melalui siaran pers yang diterima divianews.com, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari menhampaikan, penahanan dua tersangka tersebut telah berdasarkan Print- 03 dan 04 /L.6.5/Fd.1/02/2024 yang ditandatangani Kepala Kejati Sumsel.

Labih lanjut Vanny menjelaskan, dilakukannya penahanan terhadap dua tersangka tersebut karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

“Untuk saat ini walau sudah dilakukan penahanan dua tersangka penyidik Pidsus Kejati Sumsel masih terus melakukan serangkaian penyidikan termasuk memeriksa beberapa saksi lanjutan,” urai Vanny

Untuk peran dua orang tersangka, diduga telah melakukan peralihan aset Pemprov Sumsel yang dikelola Yayasan Batanghari Sembilan. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa Sumsel di Jogjakarta dengan membuat akta 97 diluar dari ketentuan undang-undang Yayasan.

Lalu kata Vanny lagi,  saat ini Asrama Pondok Mesuji milik Yayasan Batang Hari Sembilan sudah beralih dan dalam penguasaan ke pihak ketiga.

Selanjutnya Vanny juga mengungkapkan, dalam penyidikan ini Kejati Sumsel telah menetapkan lima orang tersangka, yang mana dua diantaranya dinyatakan sudah meninggal dunia,. Selanjutnya masih ada satu tersangka lagi berinisial DK yang menurut informasi yang diterima merupakan seorang notaris yang belum dilakukan penahanan.

“Untuk sementara itu ya,  kita akan infokan lagi nanti kalau ada perkembangan, karena kasus ini masih dalam penyidikan,” tegas Vanny.

Vanny menambahkan, khusus dalam perkara ini penyidik Pidsus Kejati Sumsel untuk sementara telah memeriksa sebanyak 26 orang saksi untuk dimintai keterangan guna menguatkan alat bukti penyidikan. Dan untuk nilai kerugian negara akibat perbuatan para tersangka berdasarkan laporan auditnya mencapai Rp10 miliar. (adi)