Divianews.com | Palembang – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, mengingatkan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menghadapi potensi inflasi pada semester kedua tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/7/2025).

Meskipun inflasi Sumsel pada semester pertama tahun ini tercatat terkendali di angka 1,88 persen, Wagub menilai tekanan dari sektor pangan masih rentan meningkat. “Beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam adalah komoditas yang harus terus dipantau. Kerja sama lintas daerah dan optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi solusi utama,” tegas Cik Ujang.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian dan memperkuat kelembagaan petani agar lebih tangguh menghadapi fluktuasi harga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Bambang Pramono, turut menguraikan potensi risiko inflasi yang bersumber dari empat kelompok pengeluaran utama, yaitu makanan, transportasi, pakaian, dan pendidikan. Ia juga menyebut bahwa komoditas emas dan kopi turut menjadi pendorong inflasi inti.

Menurut Bambang, solusi jangka panjang terletak pada penguatan sektor pangan dari hulu ke hilir dengan pendekatan berbasis teknologi dan skema pembiayaan sosial (social funding). “Penerapan teknologi seperti padi terapung serta korporatisasi petani sangat penting agar mereka bisa lebih mandiri dan punya akses pemasaran serta pembiayaan yang lebih luas,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kelembagaan agar pengendalian harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi kolaborasi semua elemen terkait.

Menutup arahannya, Cik Ujang menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta setiap kepala daerah di Sumsel serius membenahi distribusi dan produksi pangan lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.

Acara HLM TPID dan TP2DD ini turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumsel, pejabat dari kementerian terkait, OJK, BPS, BMKG, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya di bidang pangan. (adi)

Dibaca 5,657