Divianews.com | Palembang — Lebih dari 1,2 juta personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) didorong untuk tidak sekadar menjadi perangkat keamanan di tingkat desa dan kelurahan. Mereka diminta aktif menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, bencana hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus saat mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) se-Indonesia dalam Apel Akbar Satlinmas di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat (28/8/2026).

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Wiyagus menilai keberadaan Satlinmas memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terlebih, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan pelayanan dasar wajib pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Saat ini terdapat 1.258.758 personel Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Besarnya kekuatan tersebut, kata Wiyagus, harus diikuti peningkatan kapasitas dan peran di lapangan. Satlinmas tidak boleh hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi harus mampu membantu pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini.

Diminta Waspadai Bencana dan Karhutla

Peran tersebut semakin penting di tengah berbagai ancaman bencana dan Karhutla. Satlinmas diminta memperkuat kewaspadaan di wilayah masing-masing dan menjadi bagian dari sistem deteksi dini berbasis masyarakat.

Ancaman itu mencakup bencana alam, termasuk gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Karhutla yang saat ini ditandai dengan ribuan titik panas atau hotspot di sejumlah provinsi prioritas.

“Satlinmas diharapkan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam deteksi dini serta penanganan bencana alam dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” demikian pokok amanat Wamendagri dalam kegiatan tersebut.

Menurut Wiyagus, kekuatan Satlinmas juga perlu ditopang kembali dengan menghidupkan semangat gotong royong dan kewaspadaan lingkungan.

Salah satu instrumen yang perlu diperkuat adalah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Saat ini terdapat 469.076 Poskamling yang tersebar di 75.288 desa dan 8.496 kelurahan di Indonesia.

Poskamling dinilai dapat menjadi titik penguatan keamanan berbasis masyarakat sekaligus menghidupkan kembali kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Tak Hanya Keamanan, Satlinmas Diminta Dukung Program Pemerintah

Peran Satlinmas juga diarahkan lebih luas. Mereka diharapkan ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan.

Dengan jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan, Satlinmas dinilai memiliki posisi penting untuk membantu menciptakan kondisi sosial yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

Untuk itu, Wamendagri menyampaikan tiga pesan utama kepada jajaran Satlinmas.

Pertama, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme melalui pembinaan serta pelatihan secara berkelanjutan.

Kedua, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, pemadam kebakaran, serta pemerintah desa dan kelurahan.

Ketiga, kembali mendekatkan diri dengan masyarakat melalui pengaktifan Poskamling dan penguatan nilai kebersamaan di tingkat akar rumput.ribuan titik panas atau hotspot di sejumlah provinsi prioritas.

Tidak hanya dalam aspek keamanan dan kebencanaan, Satlinmas juga diharapkan mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Program tersebut antara lain makan bergizi gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk memperkuat peran tersebut, Wamendagri menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian Satlinmas, yakni peningkatan kapasitas anggota melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan sinergi lintas lembaga, serta peningkatan kedekatan dengan masyarakat.

Koordinasi yang solid diperlukan antara Satlinmas dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa dan kelurahan. (adi)

Dibaca 5,923