Pungutan Listrik Naik disertai Intimidasi, Oknum Gunakan Nama Instansi
“Pedagang Pantai Piwang Resah ” Pungutan Listrik Naik disertai Intimidasi Oknum Gunakan Nama Instansi”
Divianews.com | Natuna — Sejumlah pedagang resah akibat ulah oknum yang mengaku diperintah Lurah Batu Hitam dan LPMK.
Oknum ini mengancam jika pedagang tidak bersedia membayar uang listrik yang mereka tagih akan mengerahkan satpol PP untuk menutup dan menggusur warung UMKM pelaku usaha kuliner di Pantai Piwang.
Aksi ini sudah berlangsung selama 2 Minggu terakhir,

” Kami ini mau berjualan dengan damai dan aman, kita sudah pusing mikirin cicilan , mikirin omset warung yang makin menurun , mikirin masalah rumah tangga, ini ditambah lagi ancaman nak tutup warung dan kerahkan satpol untuk gusur kalau tak nurut bayar iuran listrik sesuai permintaan, mang pening” jelas AR ( 42th) salah satu pedagang kepada Pewarta ( 12/11) malam
Keresahan AR ini juga dirasakan hampir semua pedagang kuliner di Pantai Piwang.
” Kami ini jualan tak selalu full 8 jam, karena sepi dan hujan sering kami buka hanya 2 sampai 3 jam , tentu pemakaian listrik kami tak sebanyak kali kondisi rame, tapi tarif listrik yang dikenakan tetap sesuai permintaan oknum tersebut, kami resah kalau macam ini , dulu sewaktu kami patungan selama 3 tahun terakhir tak macam sekarang, dulu kl sepi ya kami bayar listrik sesuai pemakaian hanya 10 ribu, malah kadang kami digratiskan jika hanya buka 1 atau 2 jam karena hujan, terpaksa tutup cepat’, yang sekarang ini malah kami tetap dihitung utang dan bayar penuh di esok harinya, kami harus bayar Doble, mang buat pening, aja, ” jelas AJ (50th) pedagang lain menimpali.
Tentu kondisi ini tidak sesuai dengan pernyataan Bupati Natuna Cen Sui Lan pada hari sebelumnya kepada Para Pelaku UKM ,di gedung Pusat Pelayanan Terpadu UMKM kawasan MA -NGU.
” Pemkab Natuna akan mendukung dan mempermudah UMKM di Natuna, tidak ada lagi pungutan Listrik dan Pungutan Lapak yang memberatkan UMKM, saya tidak mentolerir PUNGLI, Laporkan ke saya kalau ada Yang melakukan Pungli. ” tegas Cen Sui Lan.
Pungli Listrik di Backup Lurah Batu Hitam ?
Keresahan ini bermula pada (02/11) pihak kelurahan Batu Hitam yang dipimpin langsung Lurah Batu Hitam Hamdani secara paksa menagih uang listrik kepada para pedagang di pantai piwang,
Hamdani pengerahkan kekuatan penuh perangkat kelurahan didampingi Datpol PP dan pihak kepolisian turun langsung menagih uang listrik dari para pedagang Pantai Piwang, satu persatu.
Kondisi ini membuat Pedagang yang ketakutan mau tidak mau akhirnya membayar iuran listrik malam itu.
Untuk keesokan harinya muncul oknum yang mengaku ditunjuk Lurah Batu Hitam dan mewakili LPMK menagih uang listrik kepada para pedagang kuliner UMKM Pantai Piwang.
Oknum ini menagih iuran listrik disertai ancaman siapapun pedagang yang tidak patuh akan dikerahkan satpol PP untuk menutup dan menggusur warungnya !
Anehnya ketika ditanya surat tugas dari kelurahan oknum ini tidak bisa menunjukan legalitasnya.
Para pedagang hanya bisa mengeluh kepada pengurus paguyuban terkait intimidasi ini.
Dalam Rapat bulanan paguyuban pedagang Pantai Piwang akhirnya sepakat tidak mau cari ribut dan memilih untuk sementaramengikutimau oknum ini.
Semua takut jika ternyata ancaman ini benar benar dilakukan pihak kelurahan Batu Hitam.
Rupanya sikap diam pedagang ini malah dimanfaatkan para oknum ini untuk menaikkan tarif listrik,
” Selama ini saya setiap harinya hanya dike nakan 10 ribu , cuma karena saya pakai 2 gerobak sekarang saya dikenakan 2 kali lipat dari biasa, saya tak mau ribut, terpaksa ya saya kasih saja, males saya kena camek Mak Mak tu” jelas RM (46 Thn) kepada Pewarta.
Ketua LPMK Batu Hitam Mat Nuh yang dikonfirmasi Pewarta mengatakan bahwa pihaknya hanyar menjalankan instruksi dari Lurah Batu Hitam
” Saya ini cuma menjalankan instruksi, saya diberi SK Ketua LPMK, oleh pak lurah Batu Hitam, pak lurah yang menentukan tarif listrik nya,
Memang kami ada mengenakan biaya doble karena lapaknya doble, ” jelas M Nuh kepada Pewarta, Selasa (17/ 11 ) malam
Saat ditanya apakah dirinya paham bahwa meter listrik SLU Pantai Piwang bukan aset Kelurahan / Aset Pemkab?
M Nuh mengaku tidak mengetahuinya
” Awalnya saya sudah sampaikan kepak lurah untuk tabayun dulu dengan pengurus paguyuban pedagang, untuk mengetahui duduk masalahnya, tetapi pak lurah bilang lanjut aja kalau mereka melawan ( para pedagang-red) kita tutup aja semua, ” jelas Mat Nuh,
Sikap Arogan Lurah Batu Hitam ini memang sangat disayangkan.
Anehnya saat dikonfirmasi Pewarta melakui pesan whattsap justru Lurah Batu Hitam Hamdani mengelak dan mengaku telah memerintahkan untuk menghentikan pungutan listrik sejak Kamis Minggu lalu.
“Hari Kamis kemaren bg Ifan itu sudah saya instruksikan ke LPMK untuk tidak melakukan pungutan uang listrik lagi sampai ada pertemuan dgn pihak dinas koperasi dan UMKM…” Kata Hamdani menjawab konfirmasi Pewarta selasa (17/11) siang
Sementara fakta lapangan pungutan tetap dijalankan oleh oknum tersebut entah sampai kapan
Apakah Ada Indikasi PUNGLI?
Saat Pewarta mengkonfirmasi kepada PLN UPTD Ranai beberapa waktu lalu
Pewarta mendapat penjelasan bahwa
“Dikawasan Pantai Piwang memang dipasang meter KWH SLU untuk memenuhi kebutuhan listrik para pelaku usaha UMKM kuliner Pantai Piwang, sesuai pengajuan Paguyuban yang mewakili para pedagang,
Tetapi meter SLU ini milik (aset) PLN, meter KWH ini tidak bisa diatas namaka paguyuban, lembaga, atau perorangan seperti meter KwH pada kantor atau rumah pada umumnya, Siapapun (para pedagang) berhak menggunakan dan mengisi vocer listriknya, yang penting musyawarah bagaimana caranya agar tetap aman, damai dan rukun ” jelas petugas di Kantor PLN UPTD Ranai.
Bendahara Paguyuban Pedagang Ramsi kepada pewarta, menjelaskan
Selama ini para pedagang melalui rapat anggota Paguyuban yang di hadiri seluruh anggota menyepakati untuk membagi biaya vocer sesuai jumlah beban pemakaian tiap pedagang yang menggunakan meter,
Misalnya meter ke-4 di gunakan oleh 10 pedagang maka biaya vocer patungan dibagi sepuluh pedagang di sesuaikan beban pemakaian masing- masing pedagang yang berbeda, ada yg 10, ada yang 15, ada yang 20 bahkan ada yg gratis karena buka cuma sebentar, uang yang terkumpul ini untuk memudahkan pembelian dan pengisian voucher di amanahkan kepada pengurus Paguyuban untuk membeli dan mengisikan token ke meter KwH SLU Pantai Piwang.
Pada Rapat anggota juga disepakati jika ada kelebihan selisih biaya token
Akan dimasukan ke kas Paguyuban untuk biaya pemeliharaan, pemantauan, operasional dan memperbaiki kerusakan jika sewaktu waktu terjadi .
Semua sepakat dan menandatangani kesepakatan diatas meterai keputusan bersama ini
Selama kurang lebih, 3 tahun berjalan damai, aman lancar.
Memang aneh Meter listrik bukan aset Pemda atau aset kelurahan
Pemasangan meter KWH Pantai Piwang diusulkan oleh paguyuban pedagang, atas permintaan pedagang, biayanya pemasangan dibayar menggunakan uang Kas paguyuban atas persetujuan rapat anggota yang dihadiri sebagian besar pedagang
Apa dasar pinak kelurahan melalui perpanjangan tangan LPMK dan oknum yang mengaku ditunjuk dan mewakili kelurahan tanpa modal tanpa administrasi yang jelas tanpa musyawarah
Bisa dengan arogan memungut biaya token listrik disertai intimidasi dan tarifnya lebih mahal dari biasanya
Tanpa ada musyawarah dengan pedagang maupun Pengurus perwakilan pedagang
Apa ini tidak termasuk pungli?
Dalam kurun waktu 6 hari saja dari laporan tertulis berlogo LPMK Batu Hitam
Didapati ada selisih biaya token listrik, ada keuntungan lebih dari 1.6 juta rupiah , sebagian sudah digunakan untuk kebutuhan para oknum ini,
Artinya jika praktek ini terus dilakukan akan ada keuntungan minimal 7,5 juta perbulan,
Tanpa keluar modal sepeserpun. Apakah menjual listrik dari meter SLU milik PLN tanpa modal sepeserpun ini bukan PUNGLI ?
Kita tunggu penjelasan dinas terkait yang namanya juga dicatut para oknum pemungut uang listrik para pedagang.
Apakah praktek ini tidak termasuk kategori Pungli yang tidak ditolerir seperti yang di sampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan sehari sebelumnya?
Sah Pike !
( Tim/IV-4N)
