Divianews.com | Palembang – Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) akan mengkaji peningkatan anggaran kehumasan pemerintah daerah dari 0,66 persen menjadi sekitar 2 persen. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat komunikasi publik dan menghadapi ancaman perang siber serta derasnya arus informasi di media sosial.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pembahasan tersebut telah dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, usai agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

Menurut Syahadat, keterbatasan anggaran selama ini menjadi salah satu kendala bagi humas pemerintah daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan fungsi komunikasi publik.

“Saya sendiri dengan Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sudah mulai memikirkan agar humas-humas Pemda bisa naik anggarannya dari 0,66 menjadi ke arah 2 persen,” ujar Syahganda disela hadiri Rakornas Komisi Informasi RI, di Novotel Palembang, rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah dapat memperkuat kemitraan dengan media lokal. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan fungsi komunikasi daerah juga dinilai penting untuk mengimbangi derasnya informasi yang beredar di ruang publik dan media sosial, termasuk informasi yang berpotensi memicu keresahan.

Selain membahas anggaran, Bakom RI membuka peluang peninjauan kembali Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kajian ini diarahkan untuk memperkuat kedudukan humas dan Komdigi sebagai perangkat penting dalam struktur pemerintahan daerah.

Syahganda juga menyoroti pentingnya transparansi informasi publik, khususnya dalam penanganan kasus siber dan penyadapan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui persoalan yang terjadi, tujuan tindakan penyadapan, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

“Masyarakat perlu tahu untuk apa menyadap. Itu pentingnya untuk mengetahui hak-hak publik, mengetahui bagaimana dampak dari permainan perang siber dan lain-lain di Indonesia selama ini,” tegasnya.

Bakom RI menilai penguatan anggaran, kelembagaan, dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi pemerintah yang lebih efektif di tengah meningkatnya tantangan informasi digital. (adi)