Ketika Kritik Dibungkam Algoritma: Kebebasan Berekspresi Dan Krisis Etika Komunikasi Di Ruang Digital
Oleh: Calvin Ryenando
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, menyampaikan, dan mempertukarkan informasi. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan atau komunikasi pribadi, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan mengawasi persoalan sosial. Namun, ruang digital menghadirkan tantangan baru ketika konten kritik dibatasi atau dihapus. Persoalan ini penting dibahas melalui perspektif filsafat komunikasi karena menyangkut kebebasan, kebenaran, etika, dan kekuasaan.
Perdebatan tersebut menguat setelah Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) merilis hasil pemantauan moderasi konten. Hingga 8 November 2026, kedua lembaga mencatat 127 konten mengalami moderasi. Dari jumlah itu, 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Isunya beragam, mulai dari kritik terhadap Presiden dan pejabat, demonstrasi, hingga kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 13 konten yang dipantau berkaitan dengan karhutla. Temuan tersebut perlu dibaca sebagai hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil, bukan sebagai putusan hukum atas setiap keputusan moderasi.
Angka itu tetap layak menjadi perhatian publik. Pertanyaan mendasarnya bukan apakah negara boleh mengatur ruang digital, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dan diawasi. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari penipuan, ancaman, ujaran kebencian, serta disinformasi yang membahayakan. Namun, kritik yang tidak menyenangkan bagi pejabat tidak otomatis menjadi informasi palsu. Pembatasan harus memiliki alasan yang jelas, dasar yang sah, dan ukuran yang sebanding dengan risiko yang hendak dicegah.
Dalam filsafat komunikasi, komunikasi bukan sekadar pemindahan pesan dari pengirim kepada penerima. Komunikasi merupakan proses membangun makna, menguji gagasan, dan memahami kenyataan bersama. Karena itu, ruang komunikasi yang sehat membutuhkan kesempatan untuk berbicara, mendengar, bertanya, dan menyanggah secara terbuka. Ketika kritik dibatasi tanpa penjelasan, masyarakat kehilangan bukan hanya satu unggahan, tetapi juga kesempatan untuk mengetahui alasan di balik suatu keputusan.
Pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik atau public sphere membantu membaca persoalan ini. Ruang publik idealnya menjadi tempat warga membahas kepentingan bersama melalui pertukaran alasan yang rasional. Kekuatan pendapat semestinya ditentukan oleh argumen dan bukti, bukan jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Media sosial bukan ruang publik yang sepenuhnya bebas: ia dikelola perusahaan, dipengaruhi algoritma, dan tunduk pada aturan hukum. Meski begitu, platform digital telah menjadi salah satu tempat penting bagi warga untuk menyampaikan pengalaman dan mengawasi kebijakan.
Gagasan Habermas mengingatkan bahwa dialog membutuhkan kondisi yang memungkinkan peserta berbicara tanpa intimidasi. Jika seseorang takut menyampaikan kritik karena khawatir akunnya dibatasi atau identitasnya diserang, kesetaraan dalam percakapan menjadi terganggu. Karena itu, keputusan moderasi perlu disertai pemberitahuan yang mudah dipahami, alasan yang spesifik, dan jalur keberatan yang dapat digunakan. Transparansi memungkinkan publik menilai apakah keputusan dibuat untuk melindungi keselamatan atau justru terlalu luas membatasi pendapat.
Kebebasan berekspresi, pada saat yang sama, tidak berarti kebebasan tanpa tanggung jawab. Etika komunikasi menuntut kejujuran, kehati-hatian, penghormatan terhadap martabat orang lain, serta kesediaan memperbaiki kesalahan. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti, memanipulasi gambar, atau menghasut kekerasan bukanlah kritik yang bertanggung jawab. Masyarakat perlu memeriksa sumber, membandingkan keterangan, dan membedakan fakta dari opini sebelum meneruskan informasi. Pemerintah juga harus menjelaskan mengapa suatu konten dinilai melanggar, bukan hanya menyebutnya meresahkan.
Persoalan semakin kompleks karena arus informasi turut ditentukan algoritma. Platform memilih konten yang direkomendasikan, diturunkan jangkauannya, atau dihapus berdasarkan aturan internal dan permintaan pihak luar. Pengguna sering tidak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, ketentuan apa yang diterapkan, dan bagaimana mengajukan banding. Perusahaan teknologi karena itu memiliki tanggung jawab menjelaskan kebijakan moderasi, menyediakan mekanisme pengaduan, dan menerapkan aturan secara konsisten.
Komdigi menyatakan bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 dimaksudkan untuk memperjelas kriteria serta mekanisme penanganan disinformasi secara terukur dan akuntabel, sekaligus melindungi hak masyarakat menyampaikan pendapat yang sah. Dalam tanggapannya atas temuan SAFEnet dan Remotivi, pejabat Komdigi mengatakan kementerian belum dapat mencocokkan seluruh angka yang dilaporkan dengan catatan internal, tetapi terbuka untuk memeriksa data dan memperbaiki apabila ditemukan kesalahan moderasi. Perbedaan catatan ini justru memperkuat perlunya pencocokan data secara terbuka.
Pemerintah, platform, media, dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing. Pemerintah perlu memastikan aturan memiliki dasar hukum, diterapkan konsisten, dan dapat diawasi. Platform harus memberi penjelasan serta jalur banding. Media massa wajib memverifikasi informasi dan menyajikan konteks. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan kabar yang belum teruji.
Pada akhirnya, kualitas komunikasi digital tidak diukur dari seberapa sedikit perbedaan pendapat yang muncul, melainkan dari kemampuan mengelolanya secara beradab. Kritik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan, sementara kritik itu sendiri harus disampaikan dengan data dan alasan. Filsafat komunikasi mengingatkan bahwa dialog demokratis membutuhkan keterbukaan, pencarian kebenaran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ruang digital yang sehat bukan ruang tanpa perdebatan, melainkan ruang tempat pendapat dapat disampaikan, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Menjaga keamanan digital dan melindungi kebebasan berekspresi bukan tujuan yang saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila keputusan dibuat secara adil, transparan, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kepercayaan tumbuh ketika negara bersedia menjelaskan tindakannya dan warga dapat menguji alasan tersebut. Itulah ukuran penting kedewasaan komunikasi dalam demokrasi digital yang terus berubah dan menghargai perbedaan pendapat bersama.
⸻
SUMBER DAN REFERENSI
- Remotivi dan SAFEnet (2026). Komdigi Makin Agresif Takedown Konten dan Akun Media Sosial, Konten Karhutla Salah Satu Sasarannya. https://www.remotivi.or.id/headline/meja-redaksi/872
- Komdigi (2 November 2026). Kepmen 127 dan 128 Perjelas Batas Penindakan Konten. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kepmen-127-dan-128-perjelas-batas-penindakan-konten-komdigi-tekankan-akuntabilitas-dan-kebebasan-berekspresi
- CNN Indonesia (13 November 2026). Komdigi Respons SAFEnet dan Remotivi soal Konten Karhutla. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20261113165833-185-1426952/komdigi-respons-safenet-dan-remotivi-soal-konten-karhutla
- Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press.
⸻
DOSEN PENGAMPU
Prof. Isnawijayani, M.Si., Ph.D.
