DPRD Resmi Setujui 7 Raperda Usulan Pemprov Sumsel Menjadi Perda 

122 views

7 Raperda Usulan Pemprov Sumsel, Resmi Disetujui Dewan Menjadi Perda pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (20/3)

Divianews.com | PalembangGubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyampaikan pendapat akhir Gubernur Sumsel, terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna XI (11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (20/3).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Giri Ramandha N Kiemas. 

Adapun 7 Raperda yang dimaksud antara lain  Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Kemudian Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel. Serta Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengatakan, Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi pelaksana di lapangan dalam melakukan upaya- upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana, menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.

“Selanjutnya Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumsel,diajukan sehubungan adanya penyerahan kewenangan bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sehingga terselenggara- nya pengelolaan hutan secara efisien dan berkelanjutan di Provinsi Sumsel,” katanya

Sementara Raperda tentang Rencana Umum Energi bagi Daerah Provinsi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memberi arah pengelolaan energi di daerah guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi daerah, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

“Hal ini didukung oleh potensi Sumber Daya Energi Sumatera Selatan seperti Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara dan sehingga Panas Bumi yang berlimpah memerlukan suatu pengelolaan secara terencana dan terkendali,” tuturnya

Selanjutnya Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan menurutnya, dilatarbelakangi untuk menjembatani kepentingan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk mendapatkan akses kredit atau penbiayaan melalui bank atau kreditur lainnya dan memberikan jasa penjaminan, untuk itu dikatakannya perlu pengembangan dan peningkatan modal PT. Jamkrida Sumsel sejalan dengan misi Gubernur- Wakil Gubernur Sumsel.

“Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012,tentang Retribusi Jasa Usaha disusun guna menampung beberapa aset pada Dinas Perhubungan, berupa fasilitas pelabuhan pengumpan regional beserta sarana pendukunya dan aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Cold Storage, Petak Pasar Ikan, fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang dapat dijadikan sebagai objek retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Sementara Juru Bicara Pansus I, Hj Lindawati Alikonang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, rapat kerja pansus I bertujuan membahas dan meneliti terhadap Raperda tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal provinsi Sumsel. Raperda ini disusun sebagai payung hukum dan pedoman dalam mengatur tenaga kerja lokal wilayah Provinsi Sumsel.

“Pansus 1 telah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap Raperda sebagaimana tersebut di atas dan Pansus I DPRD Provinsi Sumsel berkesimpulan menyepakati dan menyetujui Raperda tersebut di atas menjadi Perda Provinsi Sunsel sesuai dengan hasil pembahasan dan penelitian Pansus I,” jelasnya

. (ADV/Adi)

 

Bagikan :

Posting Terkait