DPRD Sumsel Sepakat Menerima Raperda Perubahan APBD 2020

103 views

Ketua DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel usai penandatanganan Raperda Perubahan APBD Sumsel tahun 2020.

Divianews.com | Palembang — LIMA komisi di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya dapat memaklumi dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Sumsel tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna XVII di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (7/10/2020).

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran 2020 tersebut, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati yang disaksikan langsung oleh Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar serta anggota DPRD Sumsel lainnya.

Dalam rapat paripurna tersebut diketahui, Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 memiliki rincian, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 3.585.173.474.047,10. Dana perimbangan Rp 6.234.368.422.477, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 73.455.414.000.

Jumlah pendapatan setelah perubahan yakni senilai Rp 9.892.997.310.524,10. Sedangkan belanja tak langsung yakni senilai Rp 6.737.381.082.739,47. Belanja langsung Rp 3.925.508.742.113,23. Jumlah belanja setelah perubahan yakni Rp 10.662.889.824.852,70, sementara surplus atau defisit Rp 769.892.514.328,60.

Dari sektor penerimaan pembiayaan yakni Rp 889.007.415.880,60. Pengeluaran pembiayaan Rp 119.114.901.552, pembiayaan netto Rp 769.892.514.328,60. Sedangkan Silpa tahun berjalan nihil.

Sementara itu, kelima kelima komisi di DPRD Sumsel menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Seperti Komisi I melalui Juru Bicaranya Dedi Sipriyanto menyatakan secara keseluruhan Raperda Perubahan APBD Sumsel berjalan baik. Meski besarannya mengalami penurunan yang signifikan akibat refocusing anggaran.

Juru Bicara Komisi II DPRD Sumsel Firdaus mengatakan, komisi II mengingatkan kembali dan meminta Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur pada APBD tahun anggaran 2021 agar anggaran bidang perekonomian ditingkatkan untuk merealisasikan janji politiknya ke masyarakat sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi serta RPJMD, disamping itu juga peningkatan anggaran ini juga upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pendemi Covid-19.

Juru Bicara Komisi III DPRD Sumsel, Fathan Qoribi meminta untuk intensifikasi pajak dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi adminitrasi pajak dan perbaikan dan kontrol kepada pelayanan masyarakat.

Juru Bicara Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho berharap agar setelah Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020 ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), agar OPD-OPD segera melaksanakan proses lelang terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan, khususnya biro pengadaan barang dan jasa selaku OPD yang menjalankan proses lelang kegiatan-kegiatan tersebut.

Sedangkan, untuk penyampaian hasil pembahasan dan penelitian komisi V DPRD Sumsel disampaikan melalui juru bicaranya, Fatra Radezayansyah.

Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasinya kepada seluruh komisi dan fraksi DPRD Sumsel yang telah melakukan pembahasan RAPBD-P tahun 2020 ini secara maraton.

“Dari hasil kesepakatan APBD Perubahan yang sudah ditandatangani tadi akan segera kami akomodir. Termasuk pokok-pokok pikiran dan saran dari rekan-rekan DPRD akan kami akomodir saya sudah instruksikan ke Pak Sekda” kata Deru. (ADV)

Bagikan :

Posting Terkait