Divianews.com | Palembang – Pada 2019 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti apa IKN nantinya?

“Bukan juga pindah Istana, bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai mindset ekonomi baru,” kata Jokowi saat itu.

Presiden menegaskan tujuan utama IKN adalah menghadirkan pembangunan merata, sebab menurutnya selama ini pembangunan dan populasi terbesar Indonesia bernaung di pulau Jawa.

“Saat ini 58 persen dari PDB ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa. Kemudian populasi 56 persen atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di pulau Jawa, bermukim di pulau Jawa. Betapa pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu,” ujarnya.

Presiden menyebut pemindahan IKN sebagai wujud keadilan ekonomi dan keseteraan pembangunan sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa. Tidak hanya itu saja,

Jokowi juga mengklaim bahwa Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam, di mana konsep tersebut menjadi yang pertama di dunia. “Nusantara adalah kota pintar masa depan, yang berbasis hutan dan alam belum ada di dunia, belum ada. Ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam pembangunan IKN sekitar 70 persen diantaranya merupakan area hijau, di mana lahan yang digunakan untuk membangun IKN adalah hutan produksi.

“Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan ini hutan produksi, monokultur artinya di sana hanya ada satu jenis pohon yaitu pohon ekualiptus yang dipakai dan ditebang setiap 6—7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Ini yang kita ingin kembalikan justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi di Kalimantan,” tuturnya.

Jokowi juga mengklaim bahwa 80 persen sumber energi IKN akan berasal dari energi terbarukan (renewable energy) dengan penggunaan transportasi umum berkonsep otomatisasi hingga 80 persen.

“Transportasi umum tanpa awak, tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana (IKN) adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minute city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit sekali lagi inilah showcase tranformasi Indonesia,” jelasnya.

 Jokowi juga mengatakan bahwa perubahan peradaban Indonesia dan budaya kerja yang ingin dibangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif yang harus didukung oleh tata kelola dan manajemen yang baik serta didukung implementasi teknologi informasi yang mumpuni.

“Smart living, smart city layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir akte nikah lewat HP, paperless ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama bukan hanya pemerintah yang bergerak bukan hanya pemerintah,” ujarnya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menekankan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Nusantara adalah konsep kota hutan yang berkelanjutan (forest city), yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia yang menerapkan konsep forest city.

Hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis. “Kondisi ini akan memungkinkan warga Nusantara hidup berdampingan dengan alam,” kata Bambang.

Meski diyakini sebagian orang, sebagian besar hutan di wilayah Nusantara bukan lagi hutan tropis, melainkan hutan produksi yang menjadi bagian dari industri agroforestri dan ada juga wilayah tambang. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk membalikkan deforestasi di kawasan ini, dengan cara mengembalikan hutan tropis dan ekologinya yang subur.

“Pengembalian hutan tropis akan dimungkinkan melalui proses reboisasi dalam rangka memulihkan ekologi,” tambah Bambang.

Selain itu, kawasan hutan juga akan meningkatkan daya serap air, mengurangi risiko banjir, dan berperan sebagai pengurang karbon. Bersamaan dengan pembangunan yang memperhatikan lingkungan, kehadiran hutan di Nusantara akan memungkinkan pemerintah untuk meminimalkan emisi di kota. Bambang menegaskan bahwa dengan semua keistimewaan tersebut, Nusantara menargetkan akan menjadi kota netral karbon pada tahun 2045.

Bambang juga menambahkan bahwa pada COP-27 di Sharm-el-Sheikh November lalu, OIKN dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan studi yang memetakan bagaimana Nusantara menjadi kota yang mendukung net-zero emission. Studi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Nusantara sebagai forest city akan mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di wilayahnya.

“Rencana pembangunan Nusantara sudah sejalan dengan Paris Agreement. Nusantara adalah partisipasi aktif Indonesia dalam mendukung inisiatif global untuk mengatasi perubahan iklim. Kesuksesan Nusantara tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga masyarakat global, dengan menciptakan kota berkelanjutan yang dapat ditiru di seluruh dunia,” tutup Bambang. (Adi Asmara)