Divianews.com | Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Selasa (24/2).

Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, para kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota TPID dan TP2DD se-Sumsel.

Langkah antisipatif ini dilakukan karena meski inflasi Sumatera Selatan pada Januari 2026 tercatat 3,33 persen (year on year) dan masih berada dalam rentang sasaran nasional, tekanan harga berpotensi meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Secara historis, periode HBKN memicu kenaikan inflasi bulanan, terutama dari kelompok volatile food serta kemungkinan penyesuaian administered prices.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai merah dan cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, ikan, tomat, emas perhiasan, hingga tarif listrik. Risiko cuaca ekstrem dan potensi gangguan distribusi juga dinilai dapat memperbesar tekanan harga jika tidak diantisipasi sejak dini.

Gubernur Herman Deru menegaskan pengendalian inflasi 2026 harus diperkuat melalui strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, dan memperkuat komunikasi efektif. Ia meminta seluruh kepala daerah aktif turun ke pasar untuk memantau harga dan segera mengambil langkah responsif saat terjadi gejolak.

“Menjelang HBKN hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah harus rutin turun ke pasar dan bergerak cepat,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta bupati dan wali kota selaku Ketua TPID kabupaten/kota menindaklanjuti arahan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menambahkan pentingnya penguatan langkah antisipatif berbasis data. Pemerintah daerah didorong berkoordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan, melakukan pemantauan langsung ke pasar guna memastikan stabilitas harga dan kecukupan stok, serta menyusun analisis komoditas berbasis data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia melalui pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.

Dalam sesi terpisah, HLM juga menyoroti akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kinerja transaksi non-tunai di Sumatera Selatan dinilai menunjukkan tren positif. Namun, proporsi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan, termasuk optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sejumlah kabupaten/kota.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Karena itu, seluruh kepala daerah selaku Ketua TP2DD didorong mempercepat dan memperluas implementasi ETPD pada seluruh jenis pendapatan dan belanja daerah, memastikan roadmap ETPD berjalan terukur dan terintegrasi, mengoptimalkan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan KKPD, serta memperkuat sinergi dengan perbankan daerah.

Di akhir pertemuan, Ketua TPID dan TP2DD menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga menjelang HBKN melalui sidak pasar, operasi pasar, penguatan gerakan tanam, serta peningkatan produksi dan cadangan pangan daerah. Pada saat yang sama, percepatan implementasi ETPD menjadi prioritas untuk mendorong transformasi digital keuangan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Indonesia memastikan koordinasi akan terus diperkuat dengan kebijakan yang responsif, berbasis data, dan berorientasi hasil, guna menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah. (adi)

Dibaca 5,092