Divianews.com | Palembang – Laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Juni 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali. Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,36 persen, lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,61 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) berada di angka 2,89 persen, meningkat dari 2,61 persen pada bulan sebelumnya, sejalan dengan tren inflasi nasional yang naik menjadi 3,34 persen dari 3,08 persen.

Kondisi tersebut mencerminkan stabilitas harga di Sumatera Selatan tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi nasional. Capaian itu juga menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan daya beli masyarakat.

Secara bulanan, inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas utama, yakni bensin yang menyumbang inflasi sebesar 0,19 persen, disusul bawang putih 0,07 persen, tomat 0,07 persen, bawang merah 0,05 persen, dan beras 0,04 persen.

Kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Sementara itu, kenaikan harga komoditas hortikultura terjadi akibat berkurangnya pasokan sebagai dampak fenomena El Niño yang menurunkan produksi.

Tekanan inflasi juga dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga selama periode libur sekolah. Meski demikian, laju inflasi berhasil tertahan oleh turunnya harga emas seiring membaiknya sentimen global, serta normalisasi permintaan daging ayam ras dan telur ayam ras setelah penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Memasuki Juli 2026, tekanan inflasi diperkirakan meningkat. Hal itu didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat pada masa libur sekolah dan pendaftaran peserta didik baru yang berpotensi meningkatkan permintaan pada kelompok pendidikan dan transportasi. Selain itu, dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dengan curah hujan rendah juga berpotensi mengganggu produksi komoditas hortikultura.

Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Hingga akhir Juni 2026, TPID telah melaksanakan lebih dari 358 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan serta kepatuhan pelaku usaha terhadap harga eceran tertinggi (HET).

Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut guna menjaga kelancaran distribusi pangan. Hingga Juni 2026, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut untuk komoditas pangan strategis dengan total volume distribusi sekitar 47,92 ton.

Selain menjaga distribusi, penguatan pasokan pangan juga dilakukan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Untuk mendukung produksi bawang merah, Sumatera Selatan merealisasikan pembelian bibit bawang merah dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang dimanfaatkan sebagai sarana lahan demonstrasi (demonstration plot) di Kota Pagar Alam.

Realisasi KAD hingga Juni 2026 juga mencatat distribusi 22,67 ton bawang merah dari Sumatera Barat dan 3,68 ton cabai dari Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan.

Penguatan kerja sama tersebut turut ditandai dengan penambahan nota kesepahaman antara pemerintah daerah di Sumatera Selatan dan Jawa Tengah yang meliputi delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema Government to Government (G2G), serta empat PKS dalam skema Business to Business (B2B).

Koordinasi pengendalian inflasi juga terus diperkuat melalui forum Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, kampanye komunikasi publik seperti iklan layanan masyarakat mengenai belanja bijak, hingga publikasi jadwal operasi pasar murah di berbagai kanal media. Sinergi antardaerah juga diwujudkan melalui studi tiru TPID Sumatera Selatan bersama TPID Sulawesi Selatan ke TPID Jawa Tengah guna mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan terus didorong melalui pengembangan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Pada 2026, program tersebut diperluas melalui kolaborasi dengan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem produksi dan distribusi pangan daerah.

“Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG),” demikian komitmen yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono dalam keterangan resminya. (adi)

Dibaca 5,620