Divianews.com | Palembang — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga di tengah potensi tekanan inflasi akibat fenomena El Nino dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada tahun ajaran baru.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel Bambang Pramono mengatakan, langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama BI dan berbagai pemangku kepentingan mampu menjaga inflasi Sumsel tetap terkendali.

Pada Agustus 2026, Sumsel mencatat inflasi 0,06 persen secara bulanan (mtm), setelah pada Juli 2026 mengalami deflasi 0,24 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat 2,60 persen (yoy), naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,50 persen.

Kenaikan tersebut masih sejalan dengan perkembangan inflasi nasional yang pada periode sama meningkat dari 2,88 persen menjadi 3,19 persen (yoy).

“Capaian ini mencerminkan terjaganya stabilitas harga serta efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah, sehingga memberikan keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat sembari tetap memastikan kesejahteraan produsen,” kata Bambang.

Daging Ayam Jadi Penyumbang Utama

Secara bulanan, inflasi Sumsel pada Agustus terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan nonpangan. Daging ayam ras menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,33 persen, disusul emas perhiasan 0,07 persen, beras 0,02 persen, kacang panjang 0,02 persen, serta jagung manis 0,01 persen.

Kenaikan harga daging ayam ras terjadi ketika permintaan meningkat, sementara produktivitas peternak menghadapi tekanan akibat cuaca panas. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ayam tidak optimal sehingga masa pemeliharaan menjadi lebih panjang.

Sementara itu, harga emas perhiasan ikut terkerek akibat penguatan harga emas global yang kemudian mendorong penyesuaian harga di pasar domestik.

Untuk beras, kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Tekanan juga muncul pada harga bahan baku plastik kemasan seiring meningkatnya permintaan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali beroperasi.

El Nino Jadi Risiko Inflasi September

Memasuki September 2026, tekanan inflasi Sumsel diperkirakan meningkat. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah potensi gangguan pasokan pangan hortikultura akibat El Nino.

Fenomena tersebut berpotensi menyebabkan kondisi kemarau yang lebih kering dengan curah hujan berada di bawah normal. Situasi itu dapat memengaruhi produksi sejumlah komoditas pertanian dan berimbas pada pasokan serta harga di pasar.

Selain faktor cuaca, aktivitas sekolah yang kembali berjalan penuh sejak Agustus diperkirakan turut meningkatkan permintaan sejumlah bahan pangan, terutama daging ayam ras dan telur ayam ras.

Pergerakan harga emas global juga masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai terhadap perkembangan inflasi ke depan.

Lebih dari 385 Operasi Pasar Dilakukan

Mengantisipasi berbagai risiko tersebut, TPID Sumsel terus menjalankan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Hingga akhir Agustus 2026, lebih dari 385 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah digelar di berbagai wilayah Sumsel.

TPID juga melakukan puluhan inspeksi mendadak ke pasar untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus mengawasi kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.

Stabilisasi harga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga Agustus, BI Sumsel telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut untuk komoditas pangan utama dengan total sekitar 47,92 ton komoditas yang didistribusikan guna mendukung kegiatan operasi pasar murah.

Langkah serupa dilakukan melalui penguatan pasokan dari daerah sentra produksi. BI Sumsel mencatat pembelian komoditas bawang merah sebanyak 22,67 ton dari Sumatera Barat serta cabai sebanyak 3,68 ton dari Kabupaten Magelang untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar Sumsel.

Perluas Kerja Sama Antarwilayah

Pengendalian inflasi juga diperkuat melalui kerja sama antarpemerintah daerah. Hingga Agustus 2026, terdapat tambahan kerja sama antardaerah dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah berupa 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema government to government (G2G).

Sementara untuk skema business to business (B2B), telah terdapat 4 PKS.

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin TPIP-TPID serta berbagai forum komunikasi kebijakan. Edukasi kepada masyarakat juga diperkuat melalui iklan layanan masyarakat mengenai bijak berbelanja dan publikasi jadwal operasi pasar murah melalui berbagai kanal media.

Sinergi tidak hanya dilakukan di dalam Sumsel. TPID Sumsel bersama TPID Sulawesi Selatan juga melakukan studi tiru kepada TPID Jawa Tengah untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

GSMP Diperkuat Menjadi Rantai Pasok Pangan

Selain intervensi harga dan pasokan jangka pendek, penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Tahun ini, GSMP secara resmi ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP untuk mendukung program strategis nasional melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pesantren dan koperasi.

Pengembangan ekosistem tersebut dilakukan dengan mempertemukan pelaku produksi dengan pembeli melalui business matching, sekaligus membuka akses pembiayaan melalui finance matching dengan perbankan. Skema ini diharapkan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan.

Pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus salah satu pilar ketahanan pangan daerah.

Bambang menegaskan, pengendalian inflasi tidak berhenti pada menjaga harga dalam jangka pendek, tetapi harus dibarengi dengan penguatan fondasi produksi dan distribusi pangan.

“Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan distribusinya berjalan lancar. (adi)

Dibaca 5,598