Divianews.com | Palembang — Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Januari 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,36% (mtm), menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,50% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,92% (yoy), yang juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 1,20% (yoy). Perkembangan ini sejalan dengan tren inflasi nasional yang tercatat menurun menjadi 0,76% (yoy), dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,57% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali, menjelaskan bahwa sejumlah komoditas utama berkontribusi pada deflasi bulan ini. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi adalah tarif listrik, tomat, telur ayam ras, bawang merah, dan ketimun. Kontribusi deflasi dari masing-masing komoditas tercatat sebesar 1,22% (mtm) untuk tarif listrik, 0,14% (mtm) untuk tomat, 0,02% (mtm) untuk telur ayam ras, 0,02% (mtm) untuk bawang merah, dan 0,01% (mtm) untuk ketimun (BPS, 2025).

Penurunan tarif listrik dipengaruhi oleh kebijakan pemberian diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya kurang dari 2.200 VA. Sementara itu, deflasi pada tomat dan bawang merah didorong oleh peningkatan pasokan di pasar. Penurunan harga telur ayam ras juga dipengaruhi oleh turunnya harga pakan ternak, terutama jagung pipilan.

Menurut Gozali, inflasi yang terkendali di Provinsi Sumsel tidak terlepas dari upaya aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel. TPID terus menerapkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, TPID Provinsi Sumsel bersama TPID Kabupaten/Kota secara konsisten melaksanakan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Upaya ini didukung oleh berbagai skema subsidi, termasuk subsidi harga, subsidi angkutan, dan subsidi operasional dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Selain itu, TPID juga secara rutin melakukan inspeksi pasar dan pemantauan stok untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan. Pengawasan ini juga mencakup distribusi dan harga minyak goreng dengan melakukan sidak langsung ke produsen dan distributor utama (D1), guna memastikan kestabilan pasokan dan harga di pasar.

Semua upaya pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari pentingnya komunikasi yang efektif antara para pemangku kebijakan. Komunikasi ini terwujud melalui High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan, rapat koordinasi TPID secara rutin, siaran pers inflasi, serta publikasi operasi pasar murah di media sosial dan media cetak. Selain itu, TPID juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.

Ricky P. Gozali menambahkan, ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat perekonomian Sumatera Selatan dan menjaga inflasi tetap berada pada rentang yang ditetapkan.

Sinergi ini dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bersama Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), serta implementasi program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office.

Program-program ini juga mendukung upaya akselerasi pengentasan kemiskinan melalui Sekretariat Bersama Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumsel, yang bertujuan mencapai sasaran inflasi pada tahun 2025 dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Dibaca 3.514