Divianewscom | Belitung Timur — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung akhirnya menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial L beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Belitung Timur.

Penyerahan tahap P-22 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka L bukan orang sembarangan. Ia adalah Direktur CV LCP yang diduga sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut.

Kasus ini terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari dan April 2021.

Akibat perbuatannya, L disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ancamannya tidak main-main. Tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Sempat Ditawari Jalan Damai, Tapi Ditolak
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Ega Fitrinawati, mengungkapkan sebelum kasus ini masuk ranah pidana, tersangka sebenarnya sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya lewat jalur administratif.

Sayangnya, kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Akibatnya, proses hukum terus berjalan hingga ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.

Penyerahan tersangka ini merupakan hasil kerja bersama antara PPNS Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Belitung Timur.

Ega menegaskan, langkah ini adalah bentuk komitmen DJP dalam menegakkan hukum perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Sinergi antara DJP dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memberantas tindak pidana perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tegas Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

DJP berharap kasus ini bisa menjadi efek jera dan peringatan keras bagi wajib pajak lain agar tidak mencoba-coba mengemplang pajak dengan cara ilegal.

Sebab, pelanggaran pajak bukan hanya merugikan negara, tapi juga bisa berujung pada hukuman berat di pengadilan. (adi)

Dibaca 7,847