Divianews.com | Palembang – Masih tingginya angka anak putus sekolah (APS) di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan menjadi perhatian serius DPRD Sumsel. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan, terutama saat memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, keterbatasan akses pendidikan dan persoalan sosial turut memperparah kondisi tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, mengungkapkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi daerah dengan angka anak putus sekolah tertinggi di Sumsel, disusul Kabupaten Ogan Ilir (OI). Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 19 ribu anak di Muba tercatat putus sekolah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Data tersebut merupakan akumulasi anak yang tidak melanjutkan pendidikan, mulai dari transisi jenjang SD ke SMP hingga SMP ke SMA. Namun, angka tertinggi terjadi pada perpindahan dari SMP ke SMA.

“Persentase terbesar terjadi saat transisi dari SMP ke SMA. Penyebab utamanya faktor ekonomi, kemudian disusul jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa,” kata Alwis Gani, Jumat (24/7/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, persoalan akses pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah di Sumsel. Hingga kini masih terdapat desa-desa yang belum memiliki SMA maupun SMK sehingga siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan pendidikan.

Kondisi tersebut semakin berat karena minimnya sarana transportasi serta keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak siswa memilih menghentikan pendidikannya dibandingkan harus menanggung biaya dan kesulitan akses menuju sekolah.

Selain faktor ekonomi dan keterbatasan fasilitas pendidikan, Alwis menilai persoalan sosial juga berkontribusi terhadap tingginya angka anak putus sekolah. Sebagian anak perempuan memutuskan menikah pada usia muda, sedangkan anak laki-laki memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

DPRD Sumsel juga mengingatkan agar setiap kebijakan di sektor pendidikan tidak menambah beban masyarakat, termasuk terkait besaran iuran komite sekolah yang dinilai berpotensi menjadi hambatan bagi keluarga kurang mampu.

“Jangan sampai karena biaya komite terlalu besar, orang tua memutuskan anaknya tidak sekolah lagi. Kalau angka anak putus sekolah terus bertambah, beberapa tahun ke depan akan muncul persoalan sosial baru seperti pengangguran dan kriminalitas,” tegas Alwis.

Sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah, pemerintah saat ini mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di daerah dengan keterbatasan sarana pendidikan.

Melalui penguatan akses pendidikan, dukungan ekonomi bagi keluarga, serta pemerataan fasilitas sekolah, pemerintah dan DPRD berharap angka anak putus sekolah di Sumatera Selatan dapat ditekan sehingga lebih banyak anak memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah. (ADV)

Dibaca 5,637