Divianews.com | Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar. Langkah itu ditempuh menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang hingga kini belum juga teratasi.

Pemprov Sumsel menilai persoalan antrean bukan hanya disebabkan tingginya konsumsi masyarakat, tetapi juga karena kuota biosolar yang diberikan jauh di bawah kebutuhan daerah, ditambah berbagai persoalan distribusi dan dugaan penyimpangan di lapangan.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyelesaian antrean biosolar harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk BPH Migas dan aparat penegak hukum.

“Tetapi apapun itu, ini adalah persoalan yang harus diatasi secara komprehensif. Yang pidana silakan kepolisian, yang di dalam kami benahi bersama BPH Migas,” kata Herman Deru usai rapat penyelesaian antrean BBM bersubsidi, Selasa (7/7/2026).

Dijelaskan Herman Deru, pemerintah daerah juga meminta BPH Migas memetakan SPBU yang mengalami persoalan distribusi sehingga penyaluran biosolar dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Selama ini, pembagian kuota dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, sehingga dinilai belum mampu mengakomodasi kondisi setiap SPBU.

Ia mengusulkan agar distribusi biosolar tidak lagi semata-mata mengacu pada pembagian kuota per kabupaten/kota, melainkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi antrean di masing-masing SPBU.

“Nah, ini saya minta langsung di-breakdown saja mana SPBU yang bermasalah dari distribusi ini dan mengakibatkan antrean. Kita ambil dari kuota setingkat provinsi, jangan kita breakdown kabupaten kota, karena ada yang sudah terpenuhi, ada yang sudah melampaui kadang-kadang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah mengungkapkan pemerintah daerah telah mengidentifikasi sedikitnya sembilan faktor yang menjadi penyebab antrean biosolar.

Faktor paling dominan adalah ketidaksesuaian kuota yang ditetapkan BPH Migas dengan kebutuhan riil Sumsel. Berdasarkan data pemerintah daerah, usulan kuota biosolar tahun 2026 mencapai 2,8 juta kiloliter, namun yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter.

“Sejak tahun 2022 kalau kita lihat usulan kuota solar dan realisasi yang ditetapkan untuk Sumsel memang tidak pernah sama. Tetapi kita lihat di 2026 ini cukup jauh, dimana usulan mencapai 2,8 juta kiloliter, tetapi yang disetujui hanya 630.000 kiloliter,” kata Hendriansyah.

Selain keterbatasan kuota, antrean juga dipengaruhi meningkatnya perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke biosolar akibat selisih harga yang cukup lebar. Kebutuhan masyarakat yang terus bertambah turut memperbesar tekanan terhadap pasokan BBM subsidi.

Pemerintah juga mencatat terbatasnya jumlah SPBU penyalur biosolar, penerapan sistem pembayaran nontunai, serta dugaan penyimpangan distribusi dan praktik penimbunan oleh oknum menjadi faktor lain yang memperpanjang antrean.

Di sisi lain, posisi strategis Sumsel sebagai jalur lintas Sumatra membuat konsumsi biosolar tidak hanya berasal dari kendaraan masyarakat setempat, tetapi juga kendaraan angkutan dari berbagai provinsi yang melintas.

“Kemudian, lokasi Provinsi Sumsel sebagai jalur lintas Sumatera menyebabkan pengguna BBM tidak hanya berasal dari masyarakat Sumsel. Dan terakhir belum adanya regulasi terhadap pembatasan jenis atau batasan umur kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan hingga akhir tahun, Pemprov Sumsel kembali mengusulkan penambahan kuota biosolar kepada BPH Migas sebesar 36.284 kiloliter.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menjelaskan, penyaluran biosolar di Sumsel terus mengalami peningkatan sejak Mei 2026. Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto mengatakan rata-rata distribusi harian kini mencapai sekitar 2,06 juta liter per hari, meningkat dibanding sebelumnya yang berada di kisaran 1,6 juta liter per hari.

“Hingga saat ini dari data kami, untuk rata-rata penyaluran harian yang sebelumnya berada di kisaran 1,6 juta liter, per hari ini, bulan Juli 2026 naik menjadi sekitar 2,06 juta liter per hari,” ujarnya.

Ayub menjelaskan kuota biosolar tahun 2026 untuk seluruh SPBU di 17 kabupaten/kota di Sumsel mencapai 629.509 kiloliter. Hingga 4 Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 315.603 kiloliter.

Dengan tingkat konsumsi saat ini, kuota diperkirakan habis pada awal Desember 2026. Namun apabila jam operasional SPBU diperpanjang untuk mengurangi antrean sehingga penyaluran meningkat sekitar 2.430 kiloliter per hari, kuota diperkirakan akan habis lebih cepat, yakni sekitar 10 November 2026.

“Jika jam operasional ditambah untuk mengurangi antrean, kemungkinan kuota akan lebih cepat habis. Oleh karena itu kami mengusulkan adanya penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember dapat terpenuhi,” pungkas Ayub. (adi)

Dibaca 5,801