Divianews.com | Palembang — Tekanan harga pangan mulai membayangi Sumatera Selatan memasuki Oktober 2026. Setelah inflasi bulanan naik dari 0,06 persen menjadi 0,21 persen pada September, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel memperkuat pengamanan pasokan dan distribusi untuk mencegah gejolak harga meluas.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui sinergi lintas pihak dengan fokus pada empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” kata Bambang Pramono.

Secara tahunan, inflasi Sumsel pada September tercatat 2,55 persen (yoy), turun tipis dibandingkan Agustus sebesar 2,60 persen. Capaian itu masih relatif terkendali dibandingkan inflasi nasional yang meningkat menjadi 3,28 persen dari 3,19 persen pada bulan sebelumnya.

Namun, sejumlah komoditas pangan mulai memberikan tekanan. Beras menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,14 persen, disusul cabai merah 0,09 persen, cabai rawit 0,03 persen, telur ayam ras 0,01 persen, dan pisang 0,01 persen. Kenaikan harga beras dipengaruhi meningkatnya harga gabah, terbatasnya stok bahan baku di penggilingan, serta kenaikan biaya pengemasan.

Tekanan juga datang dari sektor hortikultura. Musim kemarau berkepanjangan menekan produktivitas cabai dan sejumlah komoditas lainnya, sementara harga telur ayam ras terdorong kenaikan biaya pakan. Memasuki Oktober, risiko tersebut diprakirakan masih berlanjut akibat potensi kemarau lebih panjang yang dipengaruhi El Nino dan curah hujan di bawah normal.

Menghadapi kondisi itu, TPID Sumsel hingga September 2026 telah menggelar lebih dari 493 operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan SPHP, disertai puluhan inspeksi mendadak untuk memastikan stok tersedia dan harga tetap sesuai ketentuan.

Pengamanan pasokan juga diperkuat melalui subsidi ongkos angkut. Hingga September, Bank Indonesia Sumsel telah memfasilitasi subsidi tersebut sebanyak 77 kali dengan total komoditas yang diangkut sekitar 47,92 ton. BI Sumsel juga mencatat pembelian bawang merah dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton serta cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 38,29 ton.

Di sisi lain, kerja sama antardaerah terus diperluas melalui skema government to government (G2G) dan business to business (B2B). Hingga September tercatat 8 Kesepakatan Bersama dan 21 Perjanjian Kerja Sama dengan Jawa Tengah, serta 4 PKS B2B. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui transformasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP dengan melibatkan pesantren, koperasi, offtaker, dan perbankan.

“Ke depan, sinergi pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bambang.

Selain faktor pangan, TPID juga mewaspadai potensi kenaikan harga minyak goreng seiring meningkatnya harga CPO global yang dipengaruhi kebutuhan bahan baku untuk implementasi biodiesel B50. Berbagai langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga pasokan pangan dan mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). (adi)

Dibaca 10,876