Divianews.com | Palembang — Pemerintah memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Selain mengandalkan pemadaman melalui udara dan darat, pemerintah kini mendorong pembasahan kembali lahan gambut dengan membangun sekat kanal serta memperkuat sirkulasi air di kawasan yang rawan terbakar.

Langkah tersebut menjadi salah satu poin utama dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dihadiri langsung Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diikuti oleh 43 perusahaan sektor perkebunan serta kehutanan se-Sumsel di Gedung BPBD Sumatera Selatan.

Sebelum hadiri Rakor, Diaz terlebih dahulu meninjau lokasi karhutla di kawasan Talang Jambe, Palembang. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi upaya penanganan kebakaran yang tengah berlangsung.

Diaz mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam melakukan mitigasi karhutla. Menurut dia, berbagai operasi pemadaman yang telah dilakukan, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, hingga pemadaman melalui jalur darat, telah memberikan dampak positif.

Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin lahan gambut terbebas dari ancaman kebakaran dalam jangka panjang.

“Kita harus melakukan upaya-upaya lain agar Sumsel bisa terbebas dari karhutla, yaitu dengan meningkatkan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) atau kebasahan lahan gambut yang mengalami kekeringan melalui pembangunan sekat-sekat kanal,” ujar Diaz. Rabu (07/10/2026)

Menurut dia, menjaga kelembapan gambut menjadi langkah penting karena lahan yang mengering lebih mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Karena itu, pemerintah mendorong sistem pengelolaan air yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga mencegah kondisi lahan menjadi terlalu kering.

Skema yang disiapkan yakni mengambil air dari sungai di sekitar kawasan menggunakan pompa sentrifugal atau water intake. Air tersebut kemudian dialirkan kembali ke kanal-kanal di kawasan konsesi yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Dengan cara itu, ketersediaan air di kawasan gambut diharapkan tetap terjaga sehingga risiko kebakaran dapat ditekan sebelum api meluas.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran lingkungan. Diaz mengungkapkan, secara nasional terdapat 57 perusahaan yang telah disegel terkait penanganan karhutla.

“Khusus untuk wilayah Sumatera Selatan, terdapat 12 perusahaan yang telah disegel dan diambil sampelnya untuk ditindaklanjuti,” kata Diaz.

Sampel dari perusahaan-perusahaan tersebut telah dikirim ke laboratorium untuk menjalani proses verifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari dasar tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

“Mengenai sanksi pidana akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, sedangkan sanksi administrasi atau denda perdata akan dihitung berdasarkan tingkat pelanggaran lingkungan,” tambahnya. bombing, hingga pemadaman melalui jalur darat, telah memberikan dampak positif.

Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin lahan gambut terbebas dari ancaman kebakaran dalam jangka panjang.

“Kita harus melakukan upaya-upaya lain agar Sumsel bisa terbebas dari karhutla, yaitu dengan meningkatkan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) atau kebasahan lahan gambut yang mengalami kekeringan melalui pembangunan sekat-sekat kanal,” ujar Diaz.

Menurut dia, menjaga kelembapan gambut menjadi langkah penting karena lahan yang mengering lebih mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Karena itu, pemerintah mendorong sistem pengelolaan air yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga mencegah kondisi lahan menjadi terlalu kering.

Skema yang disiapkan yakni mengambil air dari sungai di sekitar kawasan menggunakan pompa sentrifugal atau water intake. Air tersebut kemudian dialirkan kembali ke kanal-kanal di kawasan konsesi yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Dengan cara itu, ketersediaan air di kawasan gambut diharapkan tetap terjaga sehingga risiko kebakaran dapat ditekan sebelum api meluas.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran lingkungan. Diaz mengungkapkan, secara nasional terdapat 57 perusahaan yang telah disegel terkait penanganan karhutla.

“Khusus untuk wilayah Sumatera Selatan, terdapat 12 perusahaan yang telah disegel dan diambil sampelnya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Diaz. (adi)

Dibaca 11,925